Sejumlah negara Arab menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyebut kemungkinan mendirikan negara Palestina di wilayah Arab Saudi. Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu dalam sebuah wawancara pada Minggu (9/2) dan langsung memicu reaksi keras dari negara-negara di kawasan Timur Tengah.
Liga Arab, melalui Sekretaris Jenderalnya, Ahmed Aboul Gheit, menilai bahwa pernyataan tersebut “tidak masuk akal” dan mencerminkan “pemutusan dari realitas.” Ia menegaskan bahwa gagasan semacam itu hanyalah “khayalan belaka” dan tidak memiliki dasar yang jelas.
Arab Saudi, melalui Kementerian Luar Negeri, menolak dengan tegas pernyataan Netanyahu, yang dinilai sebagai upaya mengalihkan perhatian dari aksi militer Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Saudi juga mengapresiasi sikap negara-negara Arab lainnya yang dengan tegas mengecam usulan tersebut.
Pernyataan kontroversial ini berawal dari wawancara televisi Netanyahu dengan jurnalis sayap kanan Israel, Yaakov Bardugo, yang membahas kemungkinan normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Saat Bardugo keliru menyebut bahwa Riyadh tidak akan bergerak maju tanpa adanya “negara Saudi,” Netanyahu langsung mengoreksinya dengan bertanya, “Maksudmu negara Palestina?” Ia kemudian menambahkan, dengan nada bercanda, bahwa negara Palestina bisa saja didirikan di wilayah Arab Saudi karena negara itu memiliki banyak lahan kosong.
Ucapan Netanyahu ini memicu kecaman dari berbagai negara, termasuk Qatar, Mesir, dan Palestina, yang menilai pernyataan tersebut bersifat diskriminatif dan tidak menghormati hak-hak Palestina. Kementerian Luar Negeri Yordania mengecam pernyataan tersebut sebagai tindakan provokatif yang jelas bertentangan dengan hukum internasional. Sementara itu, Uni Emirat Arab menyebut komentar Netanyahu sebagai sesuatu yang “tidak pantas” dan “melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
Bagi rakyat Palestina, gagasan pemindahan mereka dari Gaza ke luar negeri membawa kembali kenangan pahit peristiwa Nakba pada 1948, ketika ribuan warga Palestina dipaksa meninggalkan tanah mereka akibat berdirinya negara Israel.
Dalam pernyataan resminya, pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa pemikiran ekstrem semacam ini menunjukkan bahwa Israel tidak memahami pentingnya tanah Palestina bagi rakyatnya.
Sumber: www.gelanggangnews.com