Ruang Berita Terpercaya untuk Anda

Militer Israel Akan Sembunyikan Identitas Tentara untuk Hindari Penangkapan Internasional

ByAdmin Gelanggang

Jan 11, 2025
Militer Israel Akan Sembunyikan Identitas Tentara untuk Hindari Penangkapan Internasional

Militer Israel memutuskan untuk mengambil langkah ekstra dalam melindungi identitas anggotanya dari semua pangkat. Kebijakan ini diterapkan di tengah kekhawatiran bahwa mereka bisa menjadi target penangkapan di luar negeri atas tuduhan kejahatan perang, khususnya yang berkaitan dengan operasi militer di Gaza.

Seperti dilaporkan oleh Channel 13 Israel, peraturan baru ini memungkinkan nama lengkap tentara dari berbagai unit militer, baik di sektor tempur maupun administratif, untuk dirahasiakan. Selain itu, wajah mereka akan diburamkan jika muncul dalam wawancara atau unggahan di media sosial.

Sebelumnya, praktik semacam ini hanya berlaku untuk personel dari unit khusus atau Angkatan Udara. Namun, kini cakupannya diperluas. Hanya prajurit berpangkat brigadir jenderal ke atas yang diizinkan menampilkan nama lengkap dan wajah secara terbuka. Untuk tentara berpangkat di bawah itu, identitas mereka hanya akan diwakili oleh inisial nama, sementara foto-foto yang dipublikasikan harus melalui proses persetujuan militer.

Militer Israel Akan Sembunyikan Identitas Tentara untuk Hindari Penangkapan Internasional

Kebijakan ini juga mencakup arahan tambahan dari Departemen Hukum Internasional militer Israel. Setiap anggota militer diwajibkan mendapatkan panduan hukum sebelum melakukan wawancara atau tampil di media publik.

Langkah ini diambil setelah adanya beberapa surat perintah penangkapan internasional terhadap anggota militer Israel dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu insiden terbaru terjadi di Brasil, di mana seorang tentara Israel yang dituduh terlibat dalam kejahatan perang di Gaza dilaporkan melarikan diri ke negara tersebut. Pengadilan Brasil bahkan memerintahkan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini.

Kebijakan baru ini mencerminkan upaya militer Israel untuk memitigasi risiko hukum internasional terhadap personelnya. Namun, di sisi lain, langkah ini juga berpotensi memicu kritik, terutama dari organisasi hak asasi manusia yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam kasus-kasus dugaan kejahatan perang.