Luhut Binsar Pandjaitan kembali angkat suara untuk meluruskan polemik pembangunan bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Dalam pernyataannya, Luhut menegaskan bahwa proyek tersebut bukan keputusan sepihak Presiden Joko Widodo, melainkan hasil keputusan bersama dalam rapat resmi kabinet saat ia masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan bandara itu disetujui sebagai bagian dari kebutuhan operasional kawasan industri, mengingat besarnya investasi yang masuk ke Morowali. Menurut Luhut, pemberian fasilitas seperti bandara adalah praktik yang lazim untuk mendukung hilirisasi dan menarik penanam modal strategis. Ia juga memastikan bahwa seluruh proses koordinasi melibatkan kementerian serta lembaga terkait, sehingga tidak ada keputusan yang diambil secara pribadi oleh presiden.
Luhut menanggapi kritik yang mempertanyakan legalitas dan pengawasan bandara tersebut. Ia menegaskan bahwa bandara IMIP sejak awal hanya diproyeksikan untuk penerbangan domestik, sehingga tidak memerlukan layanan imigrasi maupun bea cukai. Karena itu, ia meminta pihak-pihak yang meragukan dasar pembangunannya untuk menunjukkan data konkret.
Polemik ini mencuat setelah adanya tudingan bahwa fasilitas tersebut berdiri tanpa prosedur negara yang seharusnya. Luhut menyebut isu tersebut berkembang tanpa memahami konteks kebijakan hilirisasi yang sedang digencarkan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir.
Dengan pernyataan ini, Luhut berharap publik memperoleh gambaran utuh mengenai proses pembangunan bandara IMIP dan tidak mudah terpengaruh narasi yang menyudutkan pemerintah.
Kunjungi berita lainnya di: https://gelanggangnews.com/