Iran Kritik Keras Ancaman Serangan AS terhadap Fasilitas Nuklirnya: Sebuah Pelanggaran Hukum Internasional
Teheran – Iran mengeluarkan kecaman keras terhadap ancaman yang datang dari Amerika Serikat yang berencana menyerang fasilitas nuklirnya. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, ancaman tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional serta Piagam PBB, dan harus segera ditanggapi oleh komunitas internasional.
Kritik tersebut mengemuka setelah laporan media AS menyebutkan bahwa Presiden Joe Biden telah melakukan pembahasan dengan timnya, termasuk Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengenai opsi militer terhadap Iran. Meskipun belum ada keputusan final yang diambil, pembicaraan tersebut dianggap oleh beberapa pihak sebagai langkah awal untuk mempertimbangkan kemungkinan serangan, meskipun tidak didasarkan pada bukti intelijen baru.
Baghaei dengan tegas menanggapi bahwa ancaman semacam itu tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga menciptakan preseden buruk terkait penggunaan kekuatan oleh negara besar terhadap negara yang lebih kecil. “Dalam kerangka hukum internasional, ancaman seperti ini jelas merupakan pelanggaran yang serius. Tidak ada pembenaran untuk penggunaan kekuatan semacam itu, terlebih terhadap negara yang berhak mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai,” katanya dalam pernyataannya.
Menurut Baghaei, ancaman terhadap fasilitas nuklir Iran ini juga bertentangan dengan berbagai perjanjian internasional yang mengatur hak negara-negara untuk mengeksplorasi energi nuklir secara damai. Ia juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan dan meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat atas pernyataan yang berisiko memicu ketegangan lebih lanjut.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa pihaknya tetap terbuka untuk berdialog dengan negara-negara Barat mengenai program nuklir mereka, dengan syarat adanya kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Araghchi juga menekankan bahwa Iran siap untuk melanjutkan pembicaraan yang konstruktif, jika ada niat baik dari pihak-pihak terkait.
Selain itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, mengonfirmasi bahwa konsultasi baru antara Iran dan negara-negara Eropa mengenai kesepakatan nuklir yang lebih stabil akan dimulai pada 13 Januari mendatang, yang diharapkan dapat membuka jalan bagi solusi diplomatik yang lebih permanen.
Dengan ketegangan yang terus meningkat, Iran sekali lagi menegaskan pentingnya pendekatan diplomatik dan negosiasi yang berbasis pada penghormatan terhadap hak-hak internasional.
Sumber: www.gelanggangnews.com
