GelanggangNews – JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi melakukan upaya penyelamatan terhadap warganya yang terjebak sindikat penipuan daring (online scam) di luar negeri. Langkah kemanusiaan diambil dengan membantu pemulangan tiga warga Jambi yang sempat terjebak di Kamboja.
Kebijakan ini diambil langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, yang menanggung biaya kepulangan para korban secara pribadi. Hal tersebut dilakukan karena status keberangkatan mereka ke luar negeri bersifat nonprosedural, sehingga tidak dapat menggunakan anggaran daerah.
Kronologi Pemulangan dan Kendala di Jakarta
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi, Ahmad Bestari, menjelaskan bahwa ketiga warga tersebut berangkat ke luar negeri melalui jalur tidak resmi. “Secara kelembagaan mereka ini bekerja ilegal, jadi tidak bisa difasilitasi oleh anggaran pemerintah. Namun, atas dasar kemanusiaan dan kekhawatiran keselamatan warganya, Pak Gubernur menanggung ongkos kepulangan,” ungkapnya.
Proses pemulangan dilakukan melalui koordinasi lintas pihak hingga ketiga korban berhasil tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Namun, proses tersebut tidak sepenuhnya berjalan lancar. Satu dari tiga warga yang dipulangkan dilaporkan menghilang saat tiba di Jakarta.
Dari ketiga orang tersebut, hanya dua korban berinisial SI dan AN yang berhasil kembali ke Jambi. Sementara itu, satu korban lainnya berinisial SY dinyatakan hilang kontak. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, ketiga korban sempat menjalani pemeriksaan oleh pihak berwenang. Di tengah proses tersebut, SY diketahui menghilang tanpa memberikan konfirmasi lebih lanjut. Hingga saat ini, pihak terkait masih berupaya menelusuri keberadaan SY.
Alasan Penggunaan Dana Pribadi
Ahmad Bestari menegaskan bahwa secara aturan, pemerintah daerah tidak dapat menggunakan anggaran resmi untuk memfasilitasi pemulangan warga yang bekerja secara ilegal di luar negeri. Oleh karena itu, faktor kemanusiaan menjadi pertimbangan utama Gubernur Jambi untuk merogoh kocek pribadi.
“Secara kelembagaan mereka ini kerja ilegal, jadi tidak bisa difasilitasi oleh anggaran pemerintah,” tegas Bestari.
Imbauan kepada Masyarakat
Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji besar namun tidak melalui jalur resmi. Bestari mengimbau masyarakat agar selalu melakukan verifikasi sebelum menerima tawaran kerja.
“Bila ada tawaran yang menggiurkan, segera hubungi Disnakertrans terdekat untuk memverifikasi kebenarannya agar tidak tertipu,” katanya.
Untuk menghindari kasus serupa, masyarakat diharapkan memperhatikan hal-hal berikut:
Memastikan perusahaan penyalur tenaga kerja memiliki izin resmi.
Tidak mudah tergiur gaji tinggi tanpa kejelasan kontrak kerja.
Melakukan pengecekan ke instansi resmi seperti Disnakertrans.
Menghindari keberangkatan melalui jalur tidak resmi (nonprosedural).