Anggota Komisi II DPR, Ali Ahmad, menyarankan pemerintah untuk lebih berpikir realistis mengenai rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Setelah rencana tersebut tidak bisa direalisasikan pada 2024, Ali menilai bahwa pemindahan ASN tidak perlu terburu-buru mengingat berbagai tantangan yang ada.
Ali menekankan bahwa pemindahan ASN ke IKN harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan memikirkan segala kemungkinan yang dapat memengaruhi kehidupan para ASN. Dia menyarankan agar pemindahan ini menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang jelas.
Menurut Ali, ada dua tantangan besar yang akan dihadapi oleh ASN yang pindah ke IKN. Pertama, mereka harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru yang mungkin berbeda jauh dari kehidupan yang mereka jalani sebelumnya, seperti cuaca, ketersediaan air, listrik, dan akses terhadap berbagai fasilitas umum. Kedua, ASN akan menghadapi tantangan emosional dalam meninggalkan kehidupan yang sudah mapan di Jakarta dan memulai hidup di tempat yang masih dalam tahap pembangunan.
Ali menyatakan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN tidak cukup hanya dengan janji-janji semata, namun harus disertai dengan persiapan mental yang kuat bagi ASN. “Pemindahan ini lebih dari sekadar memindahkan tempat tinggal, tetapi juga bagian dari perjuangan sejarah untuk menjadi pelopor Ibu Kota Nusantara,” ujar Ali.
Selain itu, dia juga menyoroti keterbatasan anggaran untuk IKN dalam APBN 2025 yang hanya sebesar Rp6,3 triliun dari total anggaran Rp400,3 triliun. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk memastikan semua infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan sebelum memindahkan ASN.
Ali mendukung rencana Presiden Prabowo untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN pada 2028 atau 2029, setelah infrastruktur pendukung politik di IKN siap beroperasi. “Penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan menteri tidak keluar dari arahan Presiden,” tambah Ali.
Sumber: www.gelanggangnews.com
