Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akhirnya buka suara terkait gelombang desakan mundur yang dialamatkan kepadanya setelah banjir besar melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Publik menilai kerusakan lingkungan, termasuk pembukaan lahan dan aktivitas industri yang tidak terkendali, menjadi pemicu utama bencana yang menewaskan ratusan orang tersebut.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Menteri LHK menegaskan bahwa dirinya tidak alergi kritik dan menghormati setiap tuntutan masyarakat. Namun ia menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah pemulihan wilayah terdampak, investigasi lapangan, serta memastikan pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan segera ditindak tanpa kompromi.
Sebagai langkah awal, Kementerian LHK resmi mencabut izin operasi delapan perusahaan yang diduga kuat terlibat dalam kerusakan hutan dan mengakibatkan terganggunya daerah tangkapan air. Perusahaan-perusahaan tersebut disebut melakukan pembukaan lahan tanpa izin, pelanggaran tata kelola, hingga mengabaikan kewajiban pemulihan ekologis.
Menteri LHK menambahkan bahwa investigasi masih berjalan dan kemungkinan jumlah perusahaan yang akan dikenai sanksi bisa bertambah. Ia menegaskan bahwa pemerintah kini menerapkan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran lingkungan yang berpotensi memicu bencana skala besar.
Di tengah sorotan tajam publik, pemerintah berjanji memperkuat sistem pengawasan berbasis satelit, memperluas patroli lapangan, dan mempercepat pemulihan kawasan kritis. Menteri LHK menegaskan, yang paling penting saat ini adalah memastikan tragedi serupa tidak terulang.
Backlink: https://gelanggangnews.com/
