Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan menerapkan kurikulum wajib militer (wamil) di seluruh SMA dan SMK mulai tahun ajaran baru mendatang. Kebijakan ini merupakan bagian dari program pembinaan karakter pelajar yang sebelumnya diawali dengan pelatihan intensif di barak militer.
Langkah ini diambil sebagai respon terhadap maraknya perilaku negatif di kalangan pelajar, seperti tawuran, pergaulan bebas, hingga indikasi tindak kriminalitas.
“Pendidikan ala militer ini tidak hanya untuk menekan kenakalan remaja, tapi juga untuk menggali potensi dan menanamkan semangat bela negara,” ujar Dedi dalam keterangan persnya, Sabtu (26/4), sebagaimana dilansir dari Kompas.
TNI dan Polri Turun Langsung ke Sekolah
Penerapan kurikulum ini akan melibatkan kehadiran aktif personel TNI dan Polri sebagai pembina di sekolah-sekolah. Mereka akan menjadi bagian dari proses pendidikan, khususnya dalam membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, serta ketahanan mental siswa.
Program ini menyasar siswa SMA/SMK di seluruh wilayah Jawa Barat dan akan diintegrasikan dengan kegiatan belajar di sekolah, termasuk pelatihan sektor strategis seperti pertanian dan peternakan. Tujuannya adalah membekali siswa dengan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan masyarakat maupun dunia kerja.
Bukan Sekadar Teori, Tapi Aksi di Lapangan
Sebelum kurikulum diterapkan secara menyeluruh, Pemprov Jabar telah memulai program wamil selektif pada siswa yang dianggap memerlukan pembinaan khusus. Para siswa tersebut menjalani pelatihan intensif selama enam bulan di barak militer, dengan pendampingan dari TNI dan Polri.
Program ini tidak bersifat wajib bagi semua siswa, melainkan dijalankan atas dasar kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua.
Dengan kurikulum ini, Pemprov Jabar berharap dapat membentuk pelajar yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kuat secara mental, terampil secara praktis, dan memiliki semangat bela negara yang tinggi.
🔗 Baca selengkapnya di: Gelanggang News
