Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun, di tengah semangat reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran, publik justru disuguhi sederet skandal korupsi besar yang terkuak di tahun pertama masa pemerintahan mereka. Deretan kasus ini mencerminkan betapa peliknya upaya memberantas praktik korup di Indonesia, meski berada di bawah pemerintahan baru yang bertekad menegakkan integritas.
1. Mega Skandal Minyak Mentah Pertamina: Rp 285 Triliun Menguap
Kasus terbesar yang mencuat pada 2025 adalah korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero). Laporan hasil audit dan penyelidikan Kejaksaan Agung mengungkapkan adanya penyimpangan masif sejak 2018 hingga 2023, yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp 285 triliun.
Skandal ini melibatkan jaringan pejabat internal dan mitra bisnis yang diduga memanipulasi data hasil produksi, harga jual, dan proses ekspor-impor minyak mentah. Pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan bahwa kasus tersebut tidak akan ditutup-tutupi, bahkan Presiden Prabowo disebut memberi instruksi langsung agar “tidak ada kompromi terhadap koruptor kelas kakap.”
2. Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook Kemendikbud
Tak kalah heboh, dugaan korupsi proyek laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turut menjadi sorotan besar. Nilai proyek mencapai Rp 3,7 triliun, namun penyidik menemukan indikasi mark-up harga, vendor fiktif, serta pengadaan barang yang tak sesuai spesifikasi.
Proyek yang awalnya bertujuan untuk mendukung digitalisasi sekolah itu justru disalahgunakan oleh oknum tertentu demi keuntungan pribadi. Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat eselon I dan II sudah dilakukan, dan publik menunggu transparansi lebih lanjut terkait proses hukumnya.
3. Puluhan Kasus Baru Terbongkar di Tahun Pertama Pemerintahan
Menurut riset NEXT Indonesia Research & Publications, sejak awal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga pertengahan 2025, tercatat 43 kasus korupsi besar yang diusut oleh Kejaksaan Agung dan KPK. Dari jumlah tersebut, nilai kerugian negara mencapai lebih dari Rp 320 triliun, sementara Rp 1,7 triliun aset berhasil dikembalikan melalui penyitaan dan lelang barang rampasan.
Pemerintah menilai angka tersebut adalah bukti nyata bahwa lembaga hukum bekerja lebih tegas dibanding periode sebelumnya, meski di sisi lain menjadi alarm bahwa kebocoran anggaran masih meluas hingga ke berbagai sektor.
4. Tantangan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi
Kendati banyak kasus besar berhasil dibongkar, publik masih menyoroti efektivitas sistem pengawasan dan audit internal. Banyak pihak menilai bahwa keberhasilan mengungkap korupsi belum diikuti dengan reformasi struktural dan transparansi anggaran yang berkelanjutan.
Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa “korupsi adalah musuh utama bangsa”, sementara Wapres Gibran mendorong penerapan digital governance untuk menutup celah penyimpangan. Tantangan besar ke depan adalah memastikan agar pemberantasan korupsi tidak berhenti pada kasus besar saja, melainkan menyentuh akar budaya birokrasi yang permisif terhadap suap dan gratifikasi.
5. Harapan Baru untuk Pemerintahan Bersih
Meski masih banyak pekerjaan rumah, publik menilai pengungkapan kasus-kasus besar di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sinyal positif bahwa negara mulai berani “membersihkan rumahnya sendiri.”
Dengan pengawasan publik, peran media, serta komitmen penegak hukum yang kuat, masa depan pemerintahan yang transparan dan akuntabel masih terbuka lebar.
Info berita politik, hukum, dan kebijakan nasional terbaru hanya di Gelanggang News.
Kunjungi: www.gelanggangnews.com
