JAKARTA, gelanggang news – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali menjadi sorotan dunia setelah dengan tegas menolak pengakuan terhadap negara Palestina. Sikap keras ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah desakan komunitas internasional yang terus mendorong solusi damai dua negara.
Netanyahu berdalih bahwa alasan utama penolakannya adalah demi keamanan nasional Israel. Menurutnya, pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka justru akan menjadi ancaman langsung bagi Israel, terutama jika Palestina mendapatkan kendali penuh atas wilayah Tepi Barat. Ia juga menekankan bahwa tidak ada negara Palestina yang akan diakui selama pihak Palestina belum mengakui Israel sebagai “negara Yahudi”.
Di balik sikap keras ini, terdapat pula faktor politik dalam negeri. Netanyahu tengah menghadapi tekanan besar dari koalisi partai sayap kanan dan kelompok ultra-nasionalis yang menolak segala bentuk kompromi dengan Palestina. Koalisi inilah yang menjaga posisinya tetap kokoh di pemerintahan, meski ia terseret dalam berbagai kasus korupsi. Mengadopsi posisi garis keras terhadap Palestina menjadi strategi politik untuk menjaga dukungan dari basis pemilihnya.
Tak hanya itu, kebijakan militer agresif terhadap Gaza maupun serangan ke wilayah Iran dianggap sebagai upaya Netanyahu memperkuat citranya sebagai pemimpin yang tegas dan pelindung Israel. Dengan memusatkan perhatian pada isu keamanan dan militer, ia dapat mengalihkan fokus publik dari masalah internal seperti pengadilan korupsi atau ketegangan sosial.
Penolakan terhadap Palestina juga mendapat dukungan dari parlemen Israel, yang mayoritas menolak bentuk pengakuan sepihak terhadap negara Palestina. Netanyahu meyakini bahwa langkah seperti itu justru membuka ruang konflik lebih luas, bukan menuju perdamaian.
Sikap ini menuai kritik tajam dari dunia internasional. Banyak pihak menilai bahwa Israel di bawah Netanyahu semakin menjauh dari solusi damai dan memperburuk krisis kemanusiaan di Palestina. Kendati tekanan terus berdatangan, Netanyahu tetap kukuh pada posisinya: tidak akan ada pengakuan terhadap negara Palestina, setidaknya selama ia masih memegang kekuasaan.
Baca selengkapnya di: https://gelanggangnews.com