Bandung – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Senin (17/2). Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional Seruan Aksi Indonesia Gelap yang ramai disuarakan di berbagai daerah di Indonesia.
Plt Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk mendesak pemerintah agar lebih terbuka terhadap kritik dan segera mengevaluasi kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami mendesak pemerintah untuk segera menyadari dampak kebijakan yang ada dan mengambil langkah konkret untuk membenahi permasalahan yang terjadi, khususnya di sektor pendidikan,” ujar Rhido di lokasi aksi.
Dalam orasinya, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terutama terkait kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan pemotongan dana pendidikan. Mereka meminta agar anggaran pendidikan kembali dinaikkan, seluruh pemangkasan anggaran dibatalkan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dicabut. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan dana operasional bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), serta beasiswa bagi mahasiswa.
Tak hanya soal anggaran, demonstran juga menuntut agar akses pendidikan tinggi diperluas, terutama bagi anak-anak buruh dan petani yang selama ini terhambat oleh biaya pendidikan yang tinggi. Selain itu, mereka meminta pemerintah menghadirkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, menjamin kebebasan akademik dan demokrasi di kampus, serta menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan secara serius.
Dalam aksinya, mahasiswa juga menyuarakan agar efisiensi anggaran pendidikan tidak dilakukan dengan memangkas dana untuk pendidikan, melainkan dengan mengurangi tunjangan bagi pejabat negara. Mereka juga menuntut peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik, baik guru, dosen, maupun staf pendidikan, dengan memberikan upah dan tunjangan yang layak.
Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), membatalkan transformasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) menjadi PTN BH, serta mencabut regulasi yang dianggap semakin meliberalisasi dan memprivatisasi dunia pendidikan. Mereka menegaskan bahwa pendidikan harus tetap berbasis ilmiah, demokratis, serta berpihak pada rakyat, dengan mendukung reformasi agraria dan industrialisasi nasional.
Tidak hanya menyoroti kebijakan pendidikan, massa aksi juga mendesak agar sektor pendidikan dan kesehatan dijadikan prioritas utama, bukan hanya sebagai sektor pendukung dalam pemerintahan Prabowo. Mereka juga meminta adanya reformasi struktural dalam kabinet Merah Putih serta mendesak pemerintah untuk menepati janji-janji yang telah disampaikan kepada rakyat.
Lebih lanjut, para demonstran menolak kebijakan yang mengizinkan perguruan tinggi terlibat dalam sektor pertambangan sebagaimana diatur dalam RUU Minerba. Mereka juga menentang upaya mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi kepentingan industri yang dianggap berpihak pada kepentingan asing dan sistem feodal.
Dalam aksi ini, mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil. Mereka menolak militerisasi yang terjadi melalui pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) baru dan peningkatan anggaran militer serta kepolisian, yang dikhawatirkan digunakan untuk memperlancar pengambilalihan tanah rakyat serta tindakan represif terhadap masyarakat. Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap konsep dwifungsi TNI.
Selain fokus pada pendidikan, mahasiswa juga menuntut restitusi hak bagi Kementerian Kesehatan agar dapat menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia di sektor kesehatan, serta pembangunan infrastruktur layanan kesehatan. Mereka juga menyoroti perlunya efisiensi anggaran di sektor infrastruktur dan mendesak pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) beserta regulasi turunannya.
Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes yang dilakukan secara serentak oleh kelompok mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengonfirmasi bahwa aksi demonstrasi akan terus berlangsung sejak Senin (17/2) hingga Rabu (19/2).
Tak hanya di Bandung, gelombang demonstrasi juga terjadi di Jakarta, tepatnya di sekitar Istana Kepresidenan yang diblokade aparat di kawasan Patung Kuda, serta di kota-kota lain seperti Surabaya dan Denpasar.
Sumber: www.gelanggangnews.com