GelanggangNews – Proposal yang diajukan Bahrain di Dewan Keamanan PBB terkait Selat Hormuz menuai kontroversi internasional karena dinilai berpotensi memicu perang besar di kawasan Timur Tengah. Proposal tersebut muncul di tengah konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang menyebabkan Iran menutup jalur pelayaran strategis tersebut.
Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan dunia karena sekitar 20 persen minyak global melewati jalur ini. Penutupan jalur tersebut membuat harga minyak dunia melonjak dan perdagangan global terganggu, sehingga sejumlah negara mendorong pembukaan kembali jalur tersebut melalui resolusi PBB.
Isi proposal Bahrain pada dasarnya meminta Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang memberi kewenangan kepada negara-negara untuk mengambil tindakan demi mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Dalam draf awal, proposal tersebut bahkan mengizinkan penggunaan “semua cara yang diperlukan”, istilah yang dalam bahasa PBB dapat mencakup penggunaan kekuatan militer.
Beberapa poin utama proposal Bahrain antara lain menegaskan bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk pelayaran internasional, tidak boleh ada negara yang menutup jalur tersebut, serta memberi izin tindakan pertahanan untuk mengamankan kapal dagang. Negara yang melakukan operasi keamanan juga harus melaporkan tindakannya kepada PBB.
Namun proposal ini mendapat penolakan dari Rusia dan China karena dianggap dapat menjadi dasar operasi militer internasional melawan Iran dan berisiko memperluas konflik menjadi perang besar. Karena tekanan tersebut, Bahrain kemudian merevisi proposal dengan menghapus izin penggunaan kekuatan ofensif dan hanya mengizinkan tindakan defensif.
Meski telah direvisi, proposal ini tetap memicu ketegangan geopolitik karena jika disetujui, pasukan internasional bisa dikerahkan di Selat Hormuz, yang berpotensi memicu konflik langsung dengan Iran dan memperluas perang di Timur Tengah.
Ikuti perkembangan terbaru berita internasional hanya di Gelanggang News:
https://gelanggangnews.com/
