GelanggangNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa keputusan pengalihan penahanan rumah terhadap Yaqut Cholil Qoumas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan KPK menanggapi sorotan publik terkait status penahanan yang diberikan kepada tersangka tersebut.
Pihak KPK menjelaskan bahwa pengalihan jenis penahanan, termasuk menjadi tahanan rumah, merupakan kewenangan penyidik dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi kesehatan, keamanan, efektivitas penyidikan, serta jaminan bahwa tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
KPK menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan merupakan bentuk perlakuan khusus, melainkan bagian dari mekanisme hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam aturan tersebut, penahanan dapat berupa penahanan rutan, tahanan kota, maupun tahanan rumah.
Menurut KPK, selama menjalani tahanan rumah, Yaqut tetap berstatus sebagai tahanan dan memiliki sejumlah pembatasan, seperti wajib berada di rumah, tidak bebas bepergian, serta tetap berada dalam pengawasan aparat penegak hukum. Proses penyidikan kasus yang menjeratnya juga tetap berjalan seperti biasa.
Sebelumnya, keputusan pengalihan menjadi tahanan rumah sempat memicu berbagai reaksi dari masyarakat karena dianggap sebagai bentuk keringanan. Namun KPK memastikan seluruh keputusan diambil secara profesional dan tidak dipengaruhi pihak manapun.
KPK juga menegaskan komitmennya untuk menangani perkara korupsi secara transparan dan sesuai hukum yang berlaku, termasuk dalam hal penahanan tersangka.
Ikuti perkembangan terbaru berita hukum hanya di Gelanggang News:
https://gelanggangnews.com/
