Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kini tengah mempercepat upaya hilirisasi nikel sebagai bagian dari strategi nasional. Pada 3 Januari 2025, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Tujuan utama dari satgas ini adalah untuk memaksimalkan potensi nikel Indonesia dalam industri global.
Namun, meskipun langkah ini dilihat sebagai peluang besar untuk perekonomian, studi terbaru dari Koaksi Indonesia (Coaction) menunjukkan bahwa hilirisasi nikel tidak bisa hanya fokus pada keuntungan finansial semata. Sebaliknya, perlu ada perhatian yang serius terhadap keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial dalam proses ini.
Menurut temuan Koaksi Indonesia, pengolahan nikel di Indonesia masih mengandalkan sumber energi yang berpotensi merusak lingkungan, terutama pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Dari total kapasitas 18 gigawatt (GW) PLTU yang direncanakan pemerintah, 13 GW di antaranya digunakan untuk industri nikel. Penggunaan energi dengan emisi gas rumah kaca (GRK) tinggi ini menjadi kendala besar bagi transisi energi bersih yang tengah digalakkan.
Di sisi lain, salah satu aspek yang ditekankan dalam laporan tersebut adalah pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). ESG merupakan kunci untuk memastikan bahwa hilirisasi nikel tidak hanya bermanfaat bagi ekonomi, tetapi juga untuk lingkungan dan masyarakat. Manajer Riset Koaksi Indonesia, Ridwan Arif, mengungkapkan bahwa untuk menjadikan hilirisasi nikel sebagai sektor pekerjaan hijau yang berkelanjutan, masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti perlindungan pekerja yang belum memadai dan dampak sosial yang timbul akibat proses pengolahan.
“Pekerjaan hijau yang sejati harus bisa menggabungkan perlindungan sosial dengan pelestarian lingkungan. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh sektor nikel,” kata Ridwan dalam keterangannya.
Jika industri nikel Indonesia mampu mengimplementasikan prinsip ESG dengan baik, dampak positifnya tidak hanya terasa pada sektor lokal, tetapi juga akan meningkatkan daya saing nikel Indonesia di pasar internasional. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat sipil, dalam memastikan bahwa hilirisasi nikel ini berjalan seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Sumber: www.gelanggangnews.com
