Kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan RI menuai apresiasi tinggi setelah berhasil menyelamatkan keuangan negara dalam jumlah besar selama 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, sepanjang periode Oktober hingga Januari 2025, Bidang Datun mampu mengamankan keuangan negara senilai Rp 2,04 triliun dengan capaian kinerja mencapai 41,49 persen.
“Ini adalah hasil konkret dari kerja keras seluruh jajaran Datun, yang fokus pada penyelamatan aset negara,” ujar Harli dalam keterangan persnya pada Rabu (22/1/2025).
Tak hanya menyelamatkan keuangan negara, Bidang Datun juga mencatatkan pemulihan keuangan hingga Rp 2,4 triliun. Prestasi ini dianggap sebagai langkah signifikan dalam upaya menjaga stabilitas keuangan nasional.
Dalam kurun waktu yang sama, Kejaksaan RI menangani berbagai perkara hukum, baik litigasi maupun non-litigasi. Untuk litigasi perdata, sebanyak 783 perkara ditangani, dengan 123 di antaranya telah berhasil diselesaikan. Sementara itu, dari total 20.829 perkara non-litigasi, sekitar 2.097 kasus berhasil dirampungkan.
Selain itu, Kejaksaan juga aktif memberikan bantuan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), di mana 167 perkara ditangani dan 27 di antaranya selesai dengan capaian kinerja 16,17 persen.
Sebagai bagian dari inisiatif besar pemerintah, Bidang Datun terlibat dalam Desk Koordinasi Peningkatan Devisa Negara dan Pencegahan Korupsi. Tim ini dibentuk oleh Menko Polkam Budi Gunawan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Pada 23 Desember 2024, telah dilakukan kick-off meeting bersama 38 kementerian/lembaga dan 21 BUMN untuk mengoptimalkan kerja sama. Kami juga membentuk empat kelompok kerja yang fokus pada pengadaan barang dan jasa, penerimaan negara, perizinan, serta lembaga jasa keuangan,” terang Harli.
Langkah-langkah strategis ini menunjukkan komitmen Kejaksaan RI dalam mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas keuangan negara dan memperbaiki tata kelola secara menyeluruh.
Sumber: www.gelanggangnews.com
