Beberapa asosiasi pariwisata Bali baru-baru ini mengunjungi Kantor DPRD Bali untuk membahas sejumlah masalah serius yang dihadapi sektor pariwisata di Pulau Dewata. Isu-isu seperti kemacetan, banjir, sampah, hingga terlalu terfokusnya pariwisata di beberapa tempat menjadi perhatian utama. Para asosiasi ini mendorong adanya kolaborasi dengan pemerintah untuk mencari solusi bersama.
Perwakilan dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, serta Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Bali mengungkapkan berbagai permasalahan yang mereka hadapi di lapangan. Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), menekankan bahwa masalah-masalah tersebut bukanlah akar permasalahan, melainkan dampak dari isu yang lebih besar. Dia berharap dengan bekerja sama dengan DPRD Bali, mereka bisa menemukan jalan keluar.
Selain itu, masalah regulasi juga menjadi sorotan. Asosiasi pariwisata meminta agar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali ditinjau kembali. Cok Ace menambahkan, banyak industri pariwisata di Bali yang belum terdaftar dalam asosiasi, yang membuat pemetaan suplai dan permintaan sulit dilakukan. Saat ini, hanya sekitar 400 dari ribuan industri yang tercatat sebagai anggota asosiasi, padahal keanggotaan ini penting untuk mengelola dan memahami kebutuhan pasar pariwisata Bali.
Dia juga berharap asosiasi pariwisata bisa menjadi mitra strategis bagi pemerintah, termasuk DPRD Bali, dalam memajukan industri ini. Dengan adanya keterlibatan asosiasi, pemerintah dapat lebih mudah mengawasi perkembangan sektor pariwisata, serta merencanakan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, atau yang lebih dikenal dengan nama Dewa Jack, menyambut baik kunjungan tersebut. Dia menilai bahwa kedatangan asosiasi bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah, agar sektor pariwisata Bali bisa lebih tertata dan berkembang dengan lebih baik.
Selain itu, ada kabar menarik lainnya. Jepang, untuk mengatasi masalah depopulasi di beberapa daerah pedesaan mereka, menawarkan insentif yang cukup besar, hingga Rp 500 juta, bagi siapa saja yang bersedia pindah dan menetap di wilayah pedesaan mereka. Program ini menjadi salah satu solusi yang ditawarkan Jepang untuk mengatasi krisis demografis di luar kota besar.
Sumber: www.gelanggangnews.com