Belakangan ini publik sempat dihebohkan dengan kabar bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi validator Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Isu tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama orang tua dan siswa yang tengah bersiap menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Banyak yang khawatir keberadaan TKA akan memengaruhi objektivitas penilaian maupun menyingkirkan tenaga pendidik lokal.
Menanggapi polemik ini, sejumlah pakar pendidikan menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu cemas berlebihan. Menurut mereka, keterlibatan TKA dalam SNBP bukan berarti mengambil alih sistem, melainkan sekadar berperan dalam proses validasi data akademik dan non-akademik yang diajukan peserta. Tugas validator lebih menitikberatkan pada memastikan konsistensi, keakuratan, serta kesesuaian dokumen prestasi dengan standar yang berlaku.
Pakar pendidikan tinggi, Dr. Rahmat Hidayat, menyebut bahwa penggunaan TKA dalam proses tertentu harus dilihat secara objektif. “Kita perlu memandangnya sebagai bentuk feedback belajar. Kehadiran tenaga profesional asing justru bisa menjadi sarana benchmarking, di mana sistem seleksi kita diuji agar setara dengan standar global. Jadi, ini bukan ancaman, melainkan peluang untuk memperbaiki kualitas,” ujarnya.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga memberikan klarifikasi resmi. Mereka menegaskan bahwa SNBP tetap dikelola penuh oleh lembaga dalam negeri, yaitu Balai Pengelolaan Seleksi Mahasiswa Baru (BPSMB). TKA hanya dilibatkan dalam kapasitas terbatas sebagai validator teknis, tanpa kewenangan menentukan kelulusan siswa. Dengan demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan lembaga nasional.
Meski demikian, isu ini memunculkan perdebatan lebih luas mengenai posisi TKA dalam sektor pendidikan. Sebagian pihak menganggap kehadiran mereka bisa mengurangi kesempatan bagi tenaga ahli dalam negeri. Namun, ada pula yang melihat bahwa keterlibatan TKA bisa menjadi langkah positif untuk memperkaya perspektif, selama porsinya tetap terukur dan transparan.
Di sisi lain, asosiasi mahasiswa menyampaikan aspirasi agar pemerintah lebih terbuka dalam menjelaskan mekanisme seleksi dan peran masing-masing pihak. Transparansi dianggap penting agar tidak memunculkan kesalahpahaman di masyarakat. “Kami tidak menolak keterlibatan tenaga asing, asalkan jelas batasannya. Yang terpenting, kualitas seleksi tidak boleh dikompromikan,” ujar perwakilan mahasiswa.
Dalam konteks globalisasi pendidikan, penggunaan tenaga profesional lintas negara bukan hal baru. Banyak universitas ternama di dunia juga melibatkan pakar internasional dalam menilai kurikulum maupun proses seleksi, demi menjaga standar mutu. Indonesia dinilai perlu beradaptasi dengan tren tersebut, namun tetap memastikan kepentingan nasional terlindungi.
Ke depan, para pakar berharap isu ini bisa dijadikan momentum untuk memperkuat sistem seleksi nasional agar lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing. Dengan begitu, SNBP tetap dipercaya masyarakat sebagai jalur masuk perguruan tinggi yang objektif dan berkualitas, tanpa dibayangi kontroversi.
Tulisan ini dipersembahkan untuk Gelanggang News. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui www.gelanggangnews.com.
