Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengingatkan bahwa tercapainya swasembada beras Indonesia bisa terhambat apabila harga gabah yang diterima oleh petani tidak sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Mulai 15 Januari 2025, HPP gabah telah dinaikkan menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg), namun kenyataannya di beberapa daerah, seperti Kabupaten Bantul, harga gabah masih berada di bawah HPP, yakni Rp 5.500/kg.
Amran menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bantul pada Rabu, 15 Januari 2025. Ia menekankan pentingnya serapan gabah sebagai salah satu faktor utama dalam mencapai swasembada beras. “Jika harga gabah yang diterima petani jauh di bawah HPP, maka target swasembada beras bisa terancam gagal,” ungkap Amran.
Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa perbedaan harga gabah sebesar Rp 1.000/kg dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, bahkan bisa mencapai Rp 25 triliun. “Jika harga gabah tetap rendah, seperti yang terjadi di Bantul, hal ini berisiko mengurangi pendapatan petani secara signifikan. Dengan target panen 25 juta ton, kerugian yang bisa ditimbulkan mencapai Rp 25 triliun,” ujar Amran.
Amran juga menyoroti bahwa anggaran besar yang dialokasikan pemerintah untuk sektor pangan, sekitar Rp 145 triliun, dapat sia-sia jika penyerapan gabah tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Perum Bulog harus berupaya maksimal dalam menyerap gabah petani dengan harga yang sesuai dengan HPP, mengikuti perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Bulog harus bekerja keras. Penyerapan gabah harus dilakukan sesuai HPP yang telah ditetapkan oleh Presiden. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban,” tandas Amran.
Menurutnya, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas dan bantuan yang dapat mendukung peningkatan hasil pertanian, seperti tambahan volume pupuk sebesar 9,5 juta ton, distribusi benih, dan perbaikan irigasi yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). “Irigiasi sudah selesai, traktor dan pupuk juga sudah disiapkan. Sekarang yang perlu dilakukan adalah memastikan gabah terserap dengan baik di harga yang sudah ditetapkan,” tambah Amran.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mencegah kerugian besar bagi petani dan tetap menjaga pencapaian swasembada beras di Indonesia.
Sumber: www.gelanggangnews.com
