Jakarta, GELANGGANG NEWS – Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya dalam penguatan sektor pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Dalam pernyataan terbarunya, Prabowo mau Sekolah Rakyat tambah 100 unit tiap tahun sebagai bagian dari strategi pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia.
Rencana penambahan 100 unit Sekolah Rakyat tiap tahun ini disebut akan difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan tingkat putus sekolah tinggi. Program ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membangun sumber daya manusia unggul sejak usia dini.
“Negara harus hadir dalam mendidik rakyatnya. Kita ingin semua anak Indonesia, di kota maupun pelosok, bisa mengakses pendidikan bermutu tanpa terkendala ekonomi atau jarak,” ujar Prabowo dalam pidatonya di acara Forum Pendidikan Nasional 2025, Jumat (15/8).
Prabowo mau Sekolah Rakyat tambah 100 unit tiap tahun tidak hanya sebagai simbol, tetapi menjadi program konkret yang akan dikerjakan lintas kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Desa, dan Kementerian PUPR. Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan yang adaptif, berbasis karakter, serta menyatu dengan komunitas lokal.
Menurut data dari tim transisi, Sekolah Rakyat akan dibangun dengan desain modular dan berkelanjutan, menggunakan teknologi ramah lingkungan serta tenaga pengajar dari lulusan terbaik. Setiap sekolah akan dilengkapi fasilitas belajar digital, perpustakaan mini, serta ruang kreatif yang mendukung pengembangan potensi siswa.
Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Prof. Lina Mariana, menyambut baik rencana ini. “Jika dikelola serius, program ini bisa menjawab tantangan pemerataan pendidikan yang selama ini jadi pekerjaan rumah pemerintah. Tapi tentu saja harus dibarengi pengawasan ketat dan pelibatan masyarakat,” jelasnya.
Kebijakan Prabowo mau Sekolah Rakyat tambah 100 unit tiap tahun juga dinilai sebagai langkah strategis untuk menurunkan angka buta huruf dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), terutama di wilayah Indonesia bagian timur.
Beberapa kelompok masyarakat sipil menyampaikan dukungan terhadap program ini, namun juga berharap transparansi dalam pengalokasian anggaran dan pemilihan lokasi pembangunan. “Kami akan mengawal agar tidak hanya sekadar janji politik, tapi benar-benar berdampak bagi rakyat,” ujar Nur Kholis, Ketua Forum Pemuda Peduli Pendidikan.
Dengan rencana tersebut, pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam agenda pembangunan lima tahun ke depan. Prabowo mau Sekolah Rakyat tambah 100 unit tiap tahun sebagai bentuk komitmen bahwa masa depan bangsa harus dibangun melalui akses pendidikan yang adil dan merata.
Untuk informasi lebih lanjut seputar kebijakan pendidikan nasional dan perkembangan pemerintahan terbaru, kunjungi situs resmi www.gelanggangnews.com.
