GELANGGANG NEWS – Dalam beberapa bulan terakhir, fenomena lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang signifikan di sejumlah daerah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Pertanyaan besar pun muncul: Mengapa tiba-tiba banyak Pemda menaikkan PBB gila-gilaan seperti Pati?
Kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi sorotan setelah banyak warga mengeluhkan kenaikan PBB yang melonjak hingga ratusan persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini terjadi tanpa sosialisasi yang memadai dan langsung berdampak pada beban ekonomi rumah tangga. Pemerintah Kabupaten Pati berdalih bahwa penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, publik mempertanyakan logika dan urgensi kebijakan tersebut.
Fenomena Mengapa tiba-tiba banyak Pemda menaikkan PBB gila-gilaan seperti Pati? tidak hanya terjadi di Pati. Daerah lain seperti Bekasi, Bandung, dan Surabaya juga mengalami hal serupa. Masyarakat di berbagai kota mengeluhkan kenaikan yang tidak sebanding dengan pelayanan publik yang diterima. Kenaikan tarif PBB yang ekstrem ini bahkan disebut-sebut melebihi nilai wajar pertumbuhan ekonomi lokal.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Endah Sulistyaningrum, menyebut bahwa lonjakan PBB terjadi karena tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah pasca-pandemi. “Banyak pemda mencari celah untuk meningkatkan pendapatan tanpa bergantung pada transfer pusat. Maka, PBB dijadikan instrumen cepat, meski dampaknya luas,” jelasnya. Ia menilai, ketika tidak dilakukan secara transparan dan bertahap, publik akan menolak keras, sebagaimana terlihat dari reaksi atas pertanyaan: Mengapa tiba-tiba banyak Pemda menaikkan PBB gila-gilaan seperti Pati?
Kementerian Dalam Negeri pun telah memberikan respons dengan meminta pemerintah daerah untuk meninjau kembali kebijakan yang memberatkan masyarakat. Beberapa pemda bahkan mulai merevisi tarif atau memberikan keringanan. Namun, belum ada regulasi nasional yang mengatur batas maksimum kenaikan PBB secara tahunan.
Di sisi lain, kalangan pengusaha dan pelaku UMKM turut terdampak. Kenaikan PBB yang mendadak membuat banyak pelaku usaha kecil harus mengalokasikan dana ekstra yang sebelumnya digunakan untuk operasional. Salah satu pengusaha di Pati menyebut, “Kami tidak tahu harus menjawab apa kalau ditanya mengapa tiba-tiba banyak Pemda menaikkan PBB gila-gilaan seperti Pati. Padahal usaha masih berjuang bangkit.”
Kritik terhadap cara pemerintah daerah menaikkan pajak ini makin menguat di media sosial dan forum-forum warga. Masyarakat menuntut transparansi dalam perhitungan NJOP dan pelibatan publik dalam proses penetapan pajak. Banyak pihak menilai, tanpa akuntabilitas yang jelas, kebijakan ini hanya akan memperbesar ketimpangan sosial dan menggerus kepercayaan terhadap institusi pemerintahan.
Untuk informasi selengkapnya mengenai tren dan analisis atas kebijakan kenaikan PBB di berbagai daerah, termasuk mengapa tiba-tiba banyak Pemda menaikkan PBB gila-gilaan seperti Pati, pembaca dapat mengakses artikel dan liputan khusus lainnya melalui: www.gelanggangnews.com.
