GELANGGANGNEWS.com – Tekanan terhadap pemerintah Inggris untuk secara resmi mengakui negara Palestina terus meningkat. Partai Nasional Skotlandia (Scottish National Party/SNP) pada Minggu (27/7/2025) menyatakan siap mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengakuan Palestina, jika Perdana Menteri Inggris Keir Starmer tidak mengubah sikapnya terhadap isu tersebut.
Peringatan ini disampaikan menjelang berakhirnya masa reses parlemen Inggris. Jika tidak ada perubahan kebijakan dari kubu pemerintah, SNP akan memaksakan pemungutan suara atas RUU tersebut saat parlemen kembali bersidang pada September mendatang.
Stephen Flynn, pemimpin SNP di parlemen, mengatakan bahwa sudah saatnya PM Starmer mengambil sikap tegas terhadap krisis kemanusiaan di Palestina. “Keir Starmer harus berhenti membela yang tak dapat dibela, dan menuntut agar Israel menghentikan agresinya,” ujar Flynn, dikutip dari AFP.
Baca perkembangan terbaru lainnya hanya di www.gelanggangnews.com.
Dukungan Meluas untuk Pengakuan Palestina
Sikap Inggris terhadap Palestina kembali menjadi sorotan setelah lebih dari 220 anggota parlemen dari sembilan partai politik menandatangani surat terbuka pada Jumat (25/7/2025). Mereka menyerukan pengakuan resmi negara Palestina, termasuk sejumlah anggota dari Partai Buruh—partai yang kini berkuasa.
Langkah ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan mengakui negara Palestina secara resmi dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025. Jika terlaksana, Prancis akan menjadi negara G7 pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Palestina.
Starmer Tertekan, Bantuan Kemanusiaan Disiapkan
Di tengah tekanan politik domestik, PM Starmer dilaporkan telah berdiskusi dengan Presiden Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz terkait upaya bantuan kemanusiaan. Pemerintah Inggris berencana mengirim bantuan udara dan melakukan evakuasi medis terhadap anak-anak yang terluka di Gaza.
Meski SNP hanya menguasai sembilan kursi dari total 650 di parlemen Inggris, manuver ini dinilai bisa menambah tekanan signifikan terhadap kebijakan luar negeri Inggris, khususnya dalam menyikapi konflik Israel-Palestina.
Baca berita lengkap dan terbaru hanya di www.gelanggangnews.com.