Pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tengah menghadapi sorotan internasional setelah melancarkan penangkapan besar-besaran terhadap para tokoh oposisi, khususnya dari Partai Rakyat Republik (CHP), selama sembilan bulan terakhir. Lebih dari 500 orang telah ditahan dalam penyelidikan yang diklaim sebagai operasi pemberantasan korupsi, namun oleh banyak pihak dinilai bermuatan politik.
Penyelidikan ini pertama kali dimulai di Istanbul, namun kini telah meluas ke kota-kota besar lain seperti Izmir, Antalya, Adana, dan Adiyaman—semuanya merupakan wilayah yang dimenangkan CHP dalam pemilihan lokal tahun lalu. CHP, sebagai partai oposisi utama sekaligus pendiri republik modern Turki, membantah keras tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya sistematis untuk membungkam suara alternatif di kancah politik nasional.
Salah satu tokoh yang menjadi sasaran utama adalah Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat penantang Erdogan pada pemilu presiden mendatang. Penahanannya pada Maret lalu memicu gelombang protes besar di jalanan serta menyebabkan anjloknya nilai tukar Lira secara signifikan.
Menurut laporan Reuters yang meninjau dokumen hukum dan pernyataan resmi, 14 wali kota dari CHP saat ini telah dipenjara sambil menunggu proses persidangan. Selain itu, sebanyak 36 pelaku usaha yang memiliki kontrak dengan pemerintah daerah ikut diperiksa—32 di antaranya dibebaskan dengan pengawasan yudisial setelah menyampaikan pernyataan di bawah skema “penyesalan efektif” sesuai hukum Turki.
Sementara itu, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki, Ertugrul Gunay, yang pernah menjabat dalam kabinet Erdogan, menyebut langkah ini sebagai “alat erosi politik.” Ia menilai penindakan ini menunjukkan ketakutan dan kepanikan partai penguasa menjelang pemilu yang kian dekat.
Meski gelombang kritik meningkat, Presiden Erdogan bersikeras bahwa proses hukum berjalan secara independen.
“Ini bukan proses politik, tetapi proses hukum. Kami tidak terlibat dalam aspek mana pun,” ujarnya di hadapan anggota parlemen dari Partai AK.
Namun demikian, sejak Oktober tahun lalu, lebih dari 500 orang telah ditahan, termasuk 202 orang hanya dalam sepekan terakhir. Sekitar 220 orang di antaranya kini menjalani tahanan fisik atau tahanan rumah.
Kritik kian tajam ketika lima wali kota distrik dari Istanbul dan Adana turut ditangkap hanya beberapa hari setelah Erdogan menyebut keberadaan “jaringan korupsi gurita.” Pemerintah membantah tudingan bahwa penangkapan ini bersifat politis dan eksklusif menargetkan oposisi.
Situasi ini menunjukkan meningkatnya ketegangan politik di Turki menjelang pemilihan umum, dengan ruang demokrasi yang dinilai makin menyempit.
Untuk informasi lebih lanjut dan berita terkini lainnya, kunjungi: https://gelanggangnews.com