Gelanggangnews – Jakarta – Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menghebohkan publik Indonesia.
Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) secara resmi menetapkan tiga jenderal polisi sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha.
Penyadapan ilegal tersebut dilakukan sejak periode 2025 hingga Oktober 2026 tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum dan menghapus jejak log pada bulan Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak tersebut. Pada 5 November 2026, Polri kembali menetapkan tersangka baru berinisial SU (Irjen Slamet Uliandi), sehingga total tersangka dalam kasus ini menjadi empat orang.
Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil tindakan tegas dengan menandatangani Keputusan Presiden pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026), sehari setelah penetapan tersangka. Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa perbuatan Listyo Sigit membahayakan keselamatan pimpinan negara dan mengarah ke perbuatan makar. Listyo Sigit hanya menjabat KSP selama 35 hari sejak dilantik pada 1 Oktober 2026 menggantikan masa jabatannya sebagai Kapolri yang ia pegang sejak 27 Januari 2021.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 pada Senin (9/11/2026) mengungkap bahwa dirinya sudah pernah mengingatkan kepala negara untuk mengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Berbagai pihak kini mempertanyakan motif di balik penyadapan ini, dengan Menko Polkam Dudung Abdurachman mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara hingga ke akarnya. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk menelusuri sosok pemberi perintah penyadapan ilegal tersebut.













