GELANGGANG NEWS — Kasus perusakan Kebun Teh Pangalengan kembali menjadi perhatian nasional setelah luas lahan yang terdampak semakin meluas dan menimbulkan kerugian besar bagi petani serta pengelola perkebunan. Menyikapi perkembangan tersebut, DPR RI secara tegas mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas aktor di balik perusakan yang dinilai sistematis dan diduga memiliki kepentingan tertentu terhadap alih fungsi lahan.
Kebun Teh Pangalengan, yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat, ditemukan mengalami kerusakan parah di sejumlah blok. Ribuan batang teh ditebang dari pangkal, sebagian lainnya dicabut, dan sejumlah titik terlihat dibersihkan seperti hendak dipersiapkan untuk penggunaan baru. Kondisi tersebut membuat banyak pihak meyakini bahwa perusakan bukan dilakukan oleh individu biasa, melainkan memiliki pola kerja yang terstruktur.
Para pekerja kebun yang pertama kali menemukan kerusakan mengaku terkejut karena tanaman yang mereka rawat bertahun-tahun itu lenyap dalam waktu singkat. Banyak dari mereka menggantungkan keseluruhan pendapatan keluarga dari hasil panen teh, sehingga tindakan ini berdampak langsung pada ekonomi rumah tangga. Dalam pantauan Gelanggang News, beberapa pekerja mengatakan bahwa mereka kehilangan 30–40 persen potensi panen dalam satu musim akibat kerusakan itu.
Menanggapi kondisi tersebut, anggota DPR menegaskan bahwa kepolisian tidak boleh hanya berhenti pada pelaku lapangan. DPR menginginkan penyelidikan menyeluruh, termasuk mengungkap siapa yang membiayai, memerintahkan, serta mendapatkan keuntungan dari perusakan kebun teh ini. Menurut DPR, kerusakan yang terjadi tidak mungkin dilakukan secara spontan, mengingat area kebun berada di wilayah yang diawasi dan memerlukan tenaga kerja besar untuk merusaknya dalam skala luas.
Desakan DPR juga berfokus pada aspek perlindungan aset negara dan kelestarian lingkungan. Kebun teh merupakan bagian dari kawasan resapan air yang berfungsi menjaga stabilitas tanah di Pangalengan. Jika lahan dialihkan secara ilegal untuk perkebunan lain atau pembangunan komersial, risiko bencana seperti longsor dan banjir dapat meningkat signifikan. Pihak legislatif meminta kepolisian mempercepat proses investigasi sebelum kerusakan semakin melebar dan menimbulkan dampak ekologis jangka panjang.
Tidak hanya menyangkut ketahanan lingkungan, DPR menilai bahwa perusakan ini mencederai rasa keadilan bagi petani. Mereka yang bekerja setiap hari menjaga, memetik, dan mengolah teh kini harus menghadapi ketidakpastian ekonomi. Gelanggang News melihat bahwa minimnya pengawasan, potensi konflik lahan, serta ketidakjelasan batas kawasan menjadi salah satu faktor yang membuat wilayah perkebunan rentan terhadap tindakan ilegal.
DPR berharap polisi segera mengumumkan perkembangan penyidikan secara berkala, termasuk identitas pihak-pihak yang terlibat, agar masyarakat tidak diliputi spekulasi. Gelanggang News menilai bahwa kasus Pangalengan harus menjadi momentum memperkuat sistem perlindungan lahan perkebunan dan mencegah mafia tanah memanfaatkan kelemahan regulasi.
Dengan kerusakan yang telah terjadi, pemulihan kebun teh diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun, bagi para petani, keadilan tetap menjadi prioritas utama. Mereka berharap dalang perusakan segera terungkap dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
Informasi lengkap dan update terbaru dapat dibaca di: www.gelanggangnews.com