GelanggangNews (Utama) – Jakarta – Komisi XIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat sengit dengan Kepala Lapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto terkait hilangnya sejumlah fasilitas mewah dari klaster hunian di Lapas Cibinong Kelas IIA, Senin (28/9/2026).
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mencecar Kepala Lembaga Pemasyarakatan Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto dengan pertanyaan tajam mengenai hilangnya fasilitas mewah yang sebelumnya ditemukan Ombudsman RI. Yanuar menyatakan bahwa Wisnu tidak hanya membohongi Pak Menteri, tapi seluruh rakyat Indonesia. Rapat dengar pendapat digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta untuk meminta penjelasan tindak lanjut hasil sidak Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Skandal fasilitas mewah di Lapas Cibinong mencuat setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026) dan menemukan lebih dari 10 bangunan menyerupai homestay dengan fasilitas lengkap seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, AC, hingga simulator golf yang sedang dibangun. Ombudsman juga menemukan beberapa mobil mewah seperti Alphard dan Fortuner terparkir di area tersebut, serta minuman keras di dalam kulkas. Salah seorang penghuni bahkan mengaku membayar untuk tinggal di fasilitas tersebut.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas Irjen Purn Mashudi dalam rapat tersebut mengungkapkan telah melakukan pemeriksaan terhadap 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, dan narapidana Ferdy Sambo terkait dugaan pemanfaatan fasilitas mewah tersebut. Mashudi menolak mundur dari jabatannya meski mendapat tekanan terkait kasus ini. Sebanyak lima pejabat utama Lapas Cibinong termasuk Kepala Lapas Wisnu Hani Putranto telah ditarik dan dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan.
Ombudsman RI yang diundang untuk menghadiri rapat dengar pendapat Komisi XIII DPR tidak hadir pada Senin (28/9/2026). Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan belum ada respons dari Ombudsman sehingga rapat dilanjutkan dengan mendengarkan paparan dari Dirjen Pemasyarakatan. Temuan ini telah mendapat perhatian luas dari berbagai pihak termasuk Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR Ahmad Muzani yang meminta pemerintah bertindak tegas dan tidak ada diskriminasi perlakuan bagi narapidana.
