JAKARTA – Desakan dari publik terus menguat agar kasus ojol dilindas rantis Brimob diusut cepat dan transparan. Peristiwa yang menimpa seorang pengemudi ojek online (ojol) berinisial Affan, saat demonstrasi di sekitar gedung DPR/MPR, memicu kemarahan dan kekhawatiran masyarakat terhadap tindakan berlebihan oleh aparat keamanan.
Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat sebuah kendaraan taktis (rantis) milik Brimob melaju dan melindas tubuh korban yang berada di tengah kerumunan. Banyak pihak menilai tindakan tersebut melanggar prosedur penanganan massa dan harus segera ditindaklanjuti secara hukum.
Sejumlah lembaga bantuan hukum, aktivis HAM, hingga komunitas ojek online telah menyuarakan desakan kasus ojol dilindas rantis Brimob diusut cepat dan transparan, menuntut pertanggungjawaban dan keadilan bagi korban. Mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk membuka proses penyelidikan secara jujur kepada publik.
Langkah awal sudah dilakukan dengan pemanggilan tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat dalam insiden tersebut untuk menjalani pemeriksaan khusus. Namun masyarakat menilai proses ini belum cukup jika tidak diikuti dengan penyelidikan pidana secara menyeluruh dan terbuka.
“Kasus ini bukan hanya tentang satu orang pengemudi ojol, tapi tentang keselamatan warga sipil dalam menyampaikan aspirasi,” ujar salah satu perwakilan komunitas ojol saat menggelar aksi damai di depan kantor Komnas HAM. Ia juga menegaskan bahwa desakan kasus ojol dilindas rantis Brimob diusut cepat dan transparan adalah bentuk kepedulian terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial.
Kepolisian menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti insiden ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun berbagai organisasi sipil tetap memantau ketat jalannya penyelidikan, agar tidak berhenti hanya pada sanksi internal saja.
Selain itu, publik juga menuntut agar korban dan keluarganya mendapat perlindungan hukum dan bantuan medis secara maksimal. Dalam konteks ini, desakan kasus ojol dilindas rantis Brimob diusut cepat dan transparan menjadi simbol bahwa masyarakat tidak akan diam melihat tindakan represif yang berlebihan.
Pakar hukum pidana menyatakan bahwa kasus seperti ini dapat masuk dalam kategori pelanggaran serius, terutama jika terbukti adanya unsur kesengajaan atau kelalaian fatal. Oleh karena itu, proses hukum perlu dilakukan dengan profesional dan bebas intervensi.
Insiden ini juga memicu perdebatan luas mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat saat menghadapi unjuk rasa. Banyak pihak menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur operasional dan pelatihan aparat di lapangan.
Sebagai negara hukum, Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan kasus-kasus seperti ini dengan adil. Penanganan yang cepat dan transparan dapat mencegah ketidakpercayaan terhadap institusi negara.
Untuk berita dan informasi terkini lainnya, kunjungi www.gelanggangnews.com
