Pernyataan Wakil Konsulat Jenderal China di Denpasar, Zhu Yu, menuai perhatian setelah ia menyebut bahwa standar keselamatan wisata di Indonesia, khususnya di wilayah Bali, NTT, dan NTB, masih tergolong rendah. Ia menyoroti kurangnya fasilitas keselamatan seperti papan peringatan dan sistem peringatan dini, serta belum optimalnya profesionalisme para pelaku wisata lokal.
Pernyataan itu langsung mengundang tanggapan dari berbagai pihak. ASITA NTT menyatakan sepakat dengan kritik tersebut dan melihatnya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan layanan wisata, terutama setelah adanya insiden wisatawan asing yang meninggal saat snorkeling di Taman Nasional Komodo.
Namun, BPOLBF (Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores) membantah keras. Mereka menegaskan bahwa keselamatan wisatawan telah menjadi prioritas utama. BPOLBF mengklaim telah menerapkan prosedur operasional standar (SOP), bekerja sama dengan Basarnas, kepolisian air, serta instansi pariwisata lainnya, termasuk dalam hal pelatihan dan sertifikasi pemandu lokal.
Pakar pariwisata juga menilai kritik dari China bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki standar keselamatan, termasuk penambahan rambu-rambu di lokasi rawan, jalur evakuasi di destinasi alam, dan pelatihan rutin bagi pengelola wisata.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan China dikabarkan tengah menjajaki kerja sama dalam hal standardisasi layanan pariwisata, termasuk penerapan sistem keselamatan dan penggunaan papan peringatan dalam bahasa Mandarin di sejumlah lokasi wisata populer.
Apakah standar keselamatan kita benar-benar rendah? Faktanya, masih ada banyak yang perlu dibenahi, tapi langkah-langkah perbaikan terus dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.
Berita selengkapnya: https://gelanggangnews.com
