Jakarta, 2 Juni 2025 – Pemerintah kembali memasukkan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025–2034. Dalam rencana terbaru, penambahan kapasitas PLTU batu bara ditargetkan mencapai 6,3 gigawatt (GW) hingga tahun 2033.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan listrik industri hilirisasi yang makin besar. Menurutnya, PLTU masih menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan listrik stabil di tengah transisi energi.
Namun, keputusan ini mendapat kritik dari berbagai pihak yang menilai langkah ini sebagai kemunduran dalam upaya mencapai target net zero emission (NZE) 2060. Para pengamat energi berharap pemerintah lebih fokus mengalokasikan investasi pada pengembangan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan.
Pemerintah menegaskan bahwa PLTU batu bara hanya berfungsi sebagai pelengkap agar pasokan listrik tetap stabil dan terjangkau. Selain itu, teknologi pembakaran bersih (clean coal technology) juga akan diterapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari PLTU yang beroperasi.
Keputusan ini mencerminkan tantangan besar pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan energi, pertumbuhan ekonomi, dan komitmen lingkungan. Transisi energi dinilai perlu pendekatan yang pragmatis dan bertahap agar tidak mengganggu stabilitas pasokan listrik nasional.
Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi Gelanggang News.
