GELANGGANG NEWS – Kontroversi terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke publik setelah pakar telematika Roy Suryo menyatakan akan melaporkan penyidik Bareskrim Polri, yang sebelumnya menyatakan ijazah Presiden Jokowi asli. Padahal, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Kepolisian sudah secara tegas menyatakan bahwa dokumen tersebut autentik dan tidak bermasalah.
🧾 Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Polemik ini bermula dari dugaan adanya ketidaksesuaian antara ijazah Jokowi dan dokumen akademik lainnya yang dibawa ke ranah hukum oleh sejumlah pihak. Roy Suryo menjadi salah satu figur yang paling vokal dalam meragukan keaslian ijazah tersebut, meskipun ia bukan pelapor resmi kasus itu.
Pada Mei 2025, Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Jokowi yang diterbitkan UGM identik dengan ijazah milik tiga alumni lain dari angkatan dan fakultas yang sama. Hasil penyelidikan ini dilakukan melalui metode uji forensik, pemeriksaan saksi, dan konfirmasi langsung ke pihak kampus.
Namun, Roy menilai bahwa penyelidikan tersebut belum menyentuh inti masalah dan berencana menggugat proses penyidikan yang dinilainya tertutup dan tidak obyektif.
🗣️ Hensat: Ini Saatnya Mediasi, Bukan Polemik Berkepanjangan
Pengamat politik dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio (Hensat), menyarankan agar Presiden Jokowi dan Roy Suryo duduk bersama dalam forum mediasi terbuka. Ia mengatakan bahwa isu ini sudah melebar menjadi persoalan sosial dan politik yang membelah opini publik.
“Ini bukan lagi soal dokumen, tapi soal kepercayaan publik dan narasi yang terus bergulir. Jika tidak diselesaikan secara elegan, bisa mencoreng demokrasi dan stabilitas sosial,” ujar Hensat.
🛡️ Projo: Ini Serangan Bermotif Politik
Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik, menilai bahwa Roy Suryo memiliki agenda politik terselubung. Ia menegaskan bahwa dokumen sudah jelas dinyatakan sah, dan penolakan terhadap hasil penyidikan hanya menunjukkan adanya niat buruk terhadap Jokowi.
“Apa lagi yang dipersoalkan? UGM bilang asli, polisi bilang sah. Tapi masih diputar balik narasinya. Kami menilai ini sudah bukan kritik, tapi serangan personal,” ujarnya kepada awak media.
🔍 Apa Dampaknya?
Munculnya polarisasi publik di media sosial dan ruang diskusi.
Potensi gangguan stabilitas menjelang transisi pemerintahan.
Meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga pendidikan dan penegak hukum jika isu ini terus dibiarkan liar.
📌 Simak terus perkembangan kasus ini, opini pakar, dan respons dari pemerintah hanya di:
👉 https://gelanggangnews.com
