Jakarta – Kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol) TNI AD per 25 Februari 2025 menuai perbincangan hangat di media sosial. Publik mempertanyakan kebijakan ini karena dinilai tidak sesuai dengan jadwal reguler kenaikan pangkat di lingkungan militer, yakni 1 April dan 1 Oktober.
Sejumlah netizen membandingkan perjalanan karier Teddy dengan perwira lainnya yang harus menempuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan promosi serupa. Banyak yang menyoroti keistimewaan yang didapatkan Teddy, mengingat aturan kenaikan pangkat di luar jadwal umumnya diberikan bagi perwira tinggi atau dalam kondisi khusus seperti prestasi di medan pertempuran.
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menilai adanya kejanggalan dalam promosi ini. Menurutnya, kenaikan pangkat yang tidak mengikuti mekanisme normal berpotensi memunculkan persepsi adanya kepentingan tertentu di balik keputusan tersebut.
“Biasanya, kenaikan pangkat di luar jadwal hanya diberikan kepada perwira tinggi atau dalam keadaan khusus seperti Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB). Jika hanya karena jabatan administratif, ini bisa dianggap sebagai jalan pintas,” ungkap Hasanuddin.
Senada dengan itu, Direktur Indonesia Defense Watch (IDW), Malkin Kosepa, menilai kebijakan ini bisa mencederai prinsip meritokrasi di tubuh TNI. Ia menegaskan bahwa kenaikan pangkat seharusnya berbasis prestasi dan kinerja, bukan karena posisi strategis yang dipegang.
“Seharusnya promosi diberikan atas dasar pencapaian dan kompetensi, bukan karena ada kemudahan dari jabatan tertentu,” katanya.
Sementara itu, Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mendesak TNI untuk mempertimbangkan ulang keputusan ini demi menjaga kredibilitas dan integritas institusi.
Kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya tercantum dalam Surat Perintah Mabes TNI Nomor Sprin/674/II/2025. Namun, polemik yang muncul membuat banyak pihak menilai adanya kemungkinan unsur politisasi dalam proses ini.
Polemik seputar promosi ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil, terutama dalam institusi sebesar TNI, agar tetap mendapatkan kepercayaan publik.
sumber: https://gelanggangnews.com/