Wacana Pemangkasan Hari Kerja di Jakarta: Usulan Tim Transisi Pramono-Rano Dinilai Bukan Hal Baru

Anggota Komisi B DPRD Jakarta, M Taufik Zoelkifli, menilai wacana pengurangan hari kerja di Jakarta dari lima menjadi empat hari, yang diusulkan oleh Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, bukanlah ide yang baru. Menurut Taufik, konsep serupa sebelumnya sudah pernah diterapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, terutama dengan penerapan kebijakan work from home (WFH) saat kondisi cuaca buruk. “Konsep WFH yang disebutkan Nirwono Joga, staf transisi gubernur terpilih Pramono Anung, memang pernah diterapkan dengan catatan bukan secara permanen, melainkan saat cuaca ekstrem, seperti hujan deras atau potensi banjir,” ungkap Taufik pada Kamis (23/1/2025).

Lebih lanjut, Taufik berpendapat bahwa kebijakan tersebut lebih tepat disebut sebagai langkah situasional yang disesuaikan dengan kondisi cuaca daripada pengurangan hari kerja yang berlaku secara tetap. Meskipun demikian, ia mengingatkan pentingnya dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait efektivitas kebijakan tersebut.

“Tentunya, perlu kajian lebih lanjut untuk memastikan apakah kebijakan ini bisa efektif jika diterapkan dalam jangka panjang,” ujarnya.

Wacana Pemangkasan Hari Kerja di Jakarta: Usulan Tim Transisi Pramono-Rano Dinilai Bukan Hal Baru

Di sisi lain, Taufik juga mengingatkan bahwa pengurangan hari kerja harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan publik. Ia khawatir jika kebijakan ini diterapkan, layanan kepada masyarakat, terutama yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di sektor-sektor vital, bisa terganggu. “Jangan sampai pengurangan hari kerja ini memengaruhi pelayanan publik, terutama di kelurahan, kecamatan, rumah sakit, dan bank yang penting bagi masyarakat,” kata politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sebelumnya, Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno mengungkapkan rencana untuk memotong hari kerja menjadi empat hari dengan tujuan memberikan lebih banyak waktu libur bagi masyarakat selain Sabtu dan Minggu. Nirwono Joga, anggota tim yang menangani kebijakan publik, menjelaskan bahwa kebijakan ini akan diterapkan pada kondisi cuaca ekstrem, seperti hujan lebat yang dapat menyebabkan banjir, atau saat musim kemarau dengan polusi udara yang tinggi. Solusi yang diusulkan adalah penerapan WFH untuk mengatasi masalah ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *