GelanggangNews – Eksistensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini berada di titik nadir. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengeluarkan peringatan darurat yang menyebut bahwa organisasi internasional tersebut tengah menghadapi krisis keuangan struktural yang mematikan. Jika tidak ada langkah penyelamatan, PBB diprediksi bakal kehabisan dana operasional pada Juli 2026.
Dalam surat resminya yang dikirimkan kepada negara-negara anggota pada Jumat (30/1/2026), Guterres menegaskan bahwa PBB saat ini sedang berjuang melawan defisit anggaran kronis yang kian memburuk.
Penyebab Utama: Tunggakan Iuran yang Meroket
Akar persoalan ini terletak pada ketidakpatuhan sejumlah negara anggota dalam memenuhi kewajiban kontribusi iuran mereka. Guterres mengungkapkan bahwa ketidakpastian pembayaran ini telah memaksa organisasi untuk melakukan langkah-langkah darurat.
“Arah perkembangan saat ini tidak berkelanjutan. Hal ini membuat organisasi sangat rentan terhadap risiko keuangan struktural,” tulis Guterres dalam suratnya.
Saat ini, PBB dilaporkan telah mengambil langkah-langkah penghematan ekstrem, di antaranya:
Pembekuan total rekrutmen pegawai baru.
Pemangkasan anggaran belanja di hampir seluruh sektor.
Rasionalisasi program kerja yang dianggap tidak mendesak.
Beban Tunggakan Rp 26 Triliun
Berdasarkan data internal, meskipun 150 negara telah menyetorkan iurannya, PBB menutup tahun buku 2025 dengan lubang anggaran sebesar 1,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 26 triliun. Angka tunggakan ini melonjak dua kali lipat dibandingkan tahun 2024.
Krisis ini semakin pelik karena PBB secara administratif diwajibkan mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara anggota, padahal secara faktual kas organisasi sedang kosong. Guterres menyebut fenomena ini sebagai “Siklus Kafkaesque”—sebuah situasi birokrasi yang absurd dan tidak masuk akal.
Tekanan Politik dan “Bayang-bayang” Donald Trump
Kondisi finansial PBB kian terpojok oleh dinamika politik global. Selain kelumpuhan Dewan Keamanan akibat hak veto AS, Rusia, dan China, kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menjadi faktor penekan utama.
Trump secara terang-terangan menerapkan kebijakan “America First” yang berdampak pada:
Pemangkasan Bantuan: Penurunan drastis dana pembangunan dan kemanusiaan dari AS.
Penolakan Iuran: Penundaan atau penolakan pembayaran kontribusi wajib ke badan-badan PBB.
Dewan Perdamaian: Peluncuran Peace Council (Dewan Perdamaian) oleh Trump senilai 1 miliar dollar AS, yang oleh banyak analis dianggap sebagai upaya menciptakan lembaga tandingan untuk mengerdilkan pengaruh PBB di kancah global.
Masa Depan yang Suram
Tanpa adanya perombakan mendasar pada aturan keuangan atau kesadaran negara anggota untuk melunasi hutang mereka, program reguler PBB tahun 2026 terancam gagal total.
“Realitas praktisnya sangat jelas: kecuali jika pengumpulan dana meningkat secara drastis, kami tidak dapat melaksanakan anggaran program yang telah disetujui,” pungkas Guterres.
