Langkah reformasi besar kembali menjadi sorotan setelah Purbaya, pejabat yang kini dipercaya memimpin pembenahan internal Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), menerima empat usulan strategis untuk mempercepat proses “bersih-bersih” lembaga. Usulan ini dianggap sebagai paket lengkap yang dirancang guna menutup celah penyimpangan, memperbaiki tata kelola, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik yang sempat tergerus akibat berbagai kasus korupsi dan pungli yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir.
Usulan pertama menitikberatkan pada digitalisasi total sistem administrasi pajak. Dengan memperkuat integrasi data, membangun sistem pengawasan berbasis algoritma cerdas, serta menghapus ruang pertemuan langsung antara wajib pajak dan petugas, peluang terjadinya transaksi gelap diyakini dapat ditekan secara signifikan. Model ini juga memungkinkan setiap proses tercatat secara otomatis, sehingga penelusuran penyimpangan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
Usulan kedua adalah penataan ulang struktur internal Ditjen Pajak. Banyak pihak menilai bahwa penempatan jabatan strategis selama ini terlalu lama berada di tangan individu yang sama, membuka risiko terbentuknya lingkaran kekuasaan yang sulit ditembus. Rotasi berkala dan pembatasan masa jabatan disebut sebagai solusi untuk mencegah terbentuknya “kerajaan kecil” yang rawan kolusi. Selain itu, audit independen terhadap jabatan-jabatan tertentu juga diusulkan untuk memastikan posisi sensitif diisi oleh orang-orang yang benar-benar berintegritas.
Usulan ketiga berfokus pada pengetatan pengawasan gaya hidup aparat pajak. Banyak kasus penyimpangan belakangan ini terungkap berkat temuan harta tak wajar yang muncul di media sosial. Karenanya, rekomendasi langsung diberikan agar Ditjen Pajak memperkuat aturan LHKPN dan menindak tegas setiap pelanggaran. Pengawasan gaya hidup berbasis laporan masyarakat serta sistem pemantauan digital kini dipertimbangkan sebagai strategi baru dalam deteksi dini penyimpangan.
Usulan keempat adalah perlindungan dan insentif untuk whistleblower. Banyak pejabat dan pegawai Ditjen Pajak sebenarnya mengetahui berbagai praktik curang di lingkungannya, namun takut melapor karena ancaman intimidasi. Mekanisme pelaporan rahasia dan pemberian reward menjadi langkah yang dianggap penting agar integritas sistem dapat tumbuh dari dalam. Dengan demikian, reformasi tidak hanya bertumpu pada kebijakan struktural, tetapi juga pada keberanian individu-individu untuk menjaga marwah lembaga.
Keempat usulan ini diyakini menjadi modal penting bagi Purbaya untuk mengakselerasi program bersih-bersih. Publik menaruh harapan besar bahwa upaya reformasi kali ini bukan sekadar slogan, tetapi langkah nyata yang membawa perubahan jangka panjang. Gelanggang News mencatat bahwa Ditjen Pajak berada pada titik krusial: apakah mampu bangkit dengan wajah baru yang penuh integritas, atau kembali terseret arus kelalaian birokrasi.
Purbaya sendiri menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan transformasi tersebut secara konsisten. Ia menuturkan bahwa reformasi pajak harus menjadi gerakan nasional, bukan hanya tugas lembaga. Dengan dukungan politik, sistem pengawasan yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat, Ditjen Pajak diyakini dapat keluar dari bayang-bayang masa lalu dan bergerak menuju lembaga fiskal yang modern dan transparan.
Kunjungi berita lainnya di www.gelanggangnews.com