Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akhirnya angkat bicara terkait janji ambisius pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka yang menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja baru dalam satu tahun pertama masa pemerintahan. Janji besar tersebut menjadi salah satu fokus utama publik, terutama di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan dunia kerja pascapandemi.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Ida menjelaskan bahwa target 19 juta lapangan kerja bukanlah angka yang muncul tanpa perhitungan matang. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan peta jalan ketenagakerjaan nasional yang mencakup investasi besar-besaran di sektor manufaktur, pertanian modern, ekonomi digital, dan energi hijau. “Kami tidak hanya bicara angka, tetapi bicara rencana nyata yang melibatkan lintas sektor. Target ini akan dicapai melalui kolaborasi strategis antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” tegas Menaker.
Ida menambahkan bahwa strategi utama dalam mewujudkan target ini adalah melalui transformasi pasar kerja berbasis teknologi dan kewirausahaan. Pemerintah berupaya mempercepat proses pelatihan vokasi digital, program padat karya produktif, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan insentif pajak dan kemudahan akses permodalan. “Sektor digital menjadi tulang punggung baru bagi generasi muda. Kita ingin agar setiap lulusan pendidikan memiliki peluang kerja atau menciptakan pekerjaan,” jelasnya.
Sementara itu, data dari Kementerian Investasi menunjukkan bahwa arus penanaman modal asing (PMA) ke Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini mencapai rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran mulai menarik minat investor global, terutama di sektor energi terbarukan dan industri pangan berkelanjutan.
Namun, sejumlah ekonom menilai target 19 juta lapangan kerja masih terbilang berat jika tidak diikuti reformasi struktural di sektor tenaga kerja. Ekonom Universitas Indonesia, Bhima Yudhistira, menilai pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan pekerja dan memastikan upah minimum tetap kompetitif. “Jangan sampai penciptaan lapangan kerja hanya fokus pada kuantitas tanpa memperhatikan kualitas dan kesejahteraan buruh,” ujarnya.
Di sisi lain, serikat pekerja juga menyambut baik niat pemerintah, tetapi meminta agar pelaksanaannya tidak hanya menguntungkan investor besar. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, Rudi Siregar, mengatakan, “Kami berharap pemerintah tidak melupakan pekerja informal dan buruh sektor agraris. Pembangunan ekonomi harus inklusif, bukan eksklusif.”
Menaker memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan program pemantauan real-time untuk mengevaluasi capaian penciptaan lapangan kerja setiap triwulan. Program ini akan melibatkan Kemenaker, Kemenperin, BPS, dan BKPM agar data yang digunakan akurat dan transparan.
Jika target ambisius ini tercapai, maka pemerintahan Prabowo-Gibran akan mencatat sejarah sebagai pemerintahan dengan penciptaan lapangan kerja terbesar dalam kurun waktu singkat di Indonesia. Namun, jika gagal, janji tersebut bisa menjadi sorotan tajam publik dan oposisi.
Pemerintah kini berada di persimpangan penting — antara idealisme politik dan realitas ekonomi. Sejauh mana janji 19 juta lapangan kerja dapat diwujudkan, akan menjadi tolok ukur keberhasilan nyata duet Prabowo-Gibran di tahun-tahun awal kepemimpinannya.
Baca berita selengkapnya hanya di www.gelanggangnews.com