Jakarta, Gelanggang News – Bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite kembali menjadi sorotan publik setelah pemerintah menegaskan kebijakan subsidi untuk menjaga harga tetap terjangkau masyarakat. Perbandingan harga Pertalite sebelum dan setelah adanya subsidi menunjukkan peran besar anggaran negara dalam menekan lonjakan harga energi yang mengikuti naiknya harga minyak dunia.
Harga Pertalite Sebelum Disubsidi
Pertalite pertama kali diluncurkan Pertamina pada tahun 2015 sebagai alternatif BBM dengan angka oktan 90 yang lebih baik dibanding Premium. Saat itu, harga Pertalite dilepas sekitar Rp7.400 per liter. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan harga minyak mentah global, biaya produksi Pertalite terus meningkat.
Berdasarkan perhitungan keekonomian, harga Pertalite tanpa subsidi seharusnya berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp14.000 per liter, bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Artinya, jika Pertalite dijual sesuai harga keekonomian, maka masyarakat harus membayar hampir dua kali lipat dari harga yang berlaku saat ini.
Harga Pertalite Setelah Disubsidi
Hingga kini, harga Pertalite di SPBU Pertamina masih dipertahankan sebesar Rp10.000 per liter. Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan harga keekonomian karena mendapat subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kebijakan subsidi ini diberikan untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan inflasi dan kenaikan biaya hidup.
Menurut data ESDM, beban subsidi dan kompensasi energi yang digelontorkan negara mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Pertalite menjadi salah satu jenis BBM bersubsidi yang paling banyak digunakan masyarakat, sehingga alokasi subsidi untuk produk ini cukup besar.
Dampak Subsidi Pertalite bagi Masyarakat
Kebijakan subsidi Pertalite berdampak langsung pada stabilitas harga kebutuhan pokok. Transportasi umum dan logistik yang bergantung pada BBM beroktan 90 ini dapat beroperasi dengan biaya yang lebih rendah. Hal tersebut membantu menekan lonjakan harga barang dan jasa di pasar.
Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, harga Pertalite yang lebih murah memberikan ruang lebih besar bagi pengeluaran rumah tangga. Subsidi ini sekaligus menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli dan mengendalikan inflasi.
Tantangan dan Pro Kontra
Meski demikian, kebijakan subsidi Pertalite menuai pro dan kontra. Di satu sisi, subsidi dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meringankan beban rakyat. Namun, di sisi lain, beban APBN menjadi semakin berat karena anggaran yang digelontorkan sangat besar.
Beberapa ekonom menilai subsidi energi perlu lebih tepat sasaran agar tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan. Pemerintah sendiri terus mengkaji mekanisme subsidi agar distribusinya lebih merata dan tepat guna, termasuk dengan rencana pembatasan pembelian Pertalite berbasis data kendaraan dan sistem digitalisasi SPBU.
Ke Depan: Arah Kebijakan Energi
Kebijakan subsidi Pertalite menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara. Namun, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan, termasuk BBM dengan kualitas lebih tinggi dan kendaraan listrik.
Perbandingan harga Pertalite sebelum dan setelah subsidi menjadi gambaran nyata bagaimana kebijakan energi sangat dipengaruhi oleh dinamika global sekaligus pertimbangan domestik. Masyarakat diharapkan tetap bijak dalam menggunakan energi bersubsidi agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas.
Baca berita lengkap lainnya hanya di www.gelanggangnews.com
