Jakarta, GELANGGANG NEWS – Gerakan Nasional Bersatu (GNB) secara resmi menyampaikan tuntutan reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan yang digelar di Jakarta pada Sabtu (13/9), perwakilan GNB menyoroti maraknya praktik kekerasan aparat dalam penanganan aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Menurut GNB, pola represif aparat kepolisian dinilai sudah melampaui batas dan menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil. Mereka menegaskan bahwa kasus penembakan gas air mata hingga pemukulan terhadap massa aksi mahasiswa dan pekerja tidak boleh dibiarkan berulang. “Kami menuntut adanya reformasi Polri yang menyeluruh, termasuk evaluasi pada jajaran pimpinan,” ujar juru bicara GNB, Raka Prasetyo.
Isu GNB tuntut reformasi Polri ke Prabowo, soroti kekerasan aparat mengemuka sejak terjadinya kericuhan di beberapa daerah, terutama Jakarta dan Surabaya, pada akhir Agustus lalu. Peristiwa itu memicu gelombang protes luas karena sejumlah korban mengalami luka berat, sementara seorang pekerja jasa pengiriman dinyatakan meninggal akibat terpapar gas air mata.
Presiden Prabowo Subianto merespons tuntutan tersebut dengan menyatakan kesediaannya membentuk tim independen untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat. “Negara harus hadir untuk melindungi rakyat. Tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum,” kata Prabowo dalam keterangan resmi.
GNB menekankan bahwa reformasi Polri bukan hanya sekadar rotasi jabatan, melainkan perubahan mendasar pada sistem pengawasan internal dan pelatihan aparat. Mereka juga mendesak agar Polri meningkatkan transparansi serta membangun mekanisme akuntabilitas publik. Hal ini dinilai penting agar masyarakat kembali percaya pada lembaga kepolisian.
Sejumlah pakar hukum dan lembaga swadaya masyarakat turut memberikan dukungan atas langkah GNB. Menurut pengamat hukum tata negara, Bivitri Susanti, tuntutan reformasi Polri sejalan dengan semangat demokrasi yang menekankan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. “Kekerasan aparat justru menggerus legitimasi negara. Presiden Prabowo harus menjadikan isu ini sebagai prioritas nasional,” ungkapnya.
Kasus kekerasan aparat sebelumnya juga mendapat sorotan dari organisasi internasional. Beberapa lembaga hak asasi manusia dunia meminta Indonesia menegakkan prinsip hak asasi dengan menghormati standar internasional dalam pengendalian massa. Sorotan global ini menambah tekanan bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan.
Di sisi lain, Polri melalui Divisi Humas menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi. Mereka berjanji melakukan evaluasi internal sekaligus memperbaiki prosedur penanganan aksi massa. Namun, langkah tersebut dianggap belum cukup oleh GNB. Mereka menegaskan akan terus mengawal janji Presiden Prabowo hingga reformasi Polri benar-benar terwujud.
Isu GNB tuntut reformasi Polri ke Prabowo, soroti kekerasan aparat diperkirakan akan menjadi salah satu agenda besar dalam masa awal pemerintahan. Dengan meningkatnya tekanan publik, publik menanti langkah konkret pemerintah dalam mendorong perubahan.
Dengan dorongan dari GNB dan perhatian masyarakat sipil, jalan menuju reformasi Polri kini berada di tangan Presiden Prabowo. Apakah langkah ini mampu menjawab keresahan publik, masih harus ditunggu perkembangan lebih lanjut.
Baca berita nasional lainnya di www.gelanggangnews.com