Pati, GELANGGANG NEWS — Unjuk rasa terhadap Bupati Pati Sudewo kembali terjadi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah, pada Selasa (20/8). Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Menggugat turun ke jalan, menyuarakan berbagai tuntutan terhadap kebijakan dan kinerja Bupati Sudewo yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Gelombang aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa yang sebelumnya telah digelar pada awal bulan. Para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik tajam terhadap Bupati Pati, serta menyampaikan orasi secara bergantian. Isu utama yang diangkat dalam unjuk rasa terhadap Bupati Pati Sudewo kali ini meliputi tata kelola anggaran, polemik proyek infrastruktur, serta kebijakan relokasi pasar yang dinilai merugikan pedagang kecil.
Salah satu orator aksi, Dedi Setiawan, mengatakan bahwa warga Pati sudah muak dengan kurangnya keterbukaan pemerintah daerah. “Kami menuntut transparansi anggaran pembangunan, khususnya terkait proyek jalan dan jembatan yang terindikasi bermasalah. Selain itu, relokasi Pasar Juwana yang dilakukan secara sepihak tanpa dialog dengan pedagang juga menjadi alasan utama unjuk rasa terhadap Bupati Pati Sudewo berlanjut,” ujarnya.
Menurut keterangan dari koordinator aksi, setidaknya ada lima poin tuntutan yang disuarakan dalam demonstrasi kali ini:
Audit independen terhadap proyek infrastruktur strategis di Pati.
Evaluasi kebijakan relokasi pasar rakyat.
Transparansi penggunaan APBD tahun anggaran 2024.
Penguatan peran partisipasi publik dalam pengambilan keputusan daerah.
Penindakan terhadap pejabat daerah yang diduga melakukan pelanggaran etika atau hukum.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pati melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol memberikan tanggapan atas aksi tersebut. Dalam pernyataan resminya, Pemkab mengapresiasi aspirasi warga dan menjanjikan bahwa semua masukan akan dikaji. “Kami membuka ruang dialog seluas-luasnya. Namun, kami juga berharap penyampaian aspirasi dilakukan dengan tertib dan sesuai aturan hukum,” kata perwakilan Pemkab.
Meski demikian, aksi unjuk rasa terhadap Bupati Pati Sudewo berlangsung dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Tidak terjadi bentrok antara massa dan aparat, meskipun suasana sempat memanas saat massa mencoba masuk ke halaman kantor bupati. Polisi berhasil meredam situasi dan menjaga agar aksi tetap berlangsung damai.
Para peserta aksi menyatakan bahwa mereka akan terus mengawal isu-isu ini hingga ada kejelasan dari pihak pemerintah daerah. Beberapa bahkan menyebutkan kemungkinan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tidak direspons secara konkret dalam waktu dekat.
Situasi ini menunjukkan bahwa dinamika politik lokal di Pati tengah mengalami tekanan tinggi dari masyarakat sipil. Unjuk rasa terhadap Bupati Pati Sudewo tampaknya belum akan berhenti dalam waktu dekat, mengingat berbagai persoalan yang masih dianggap belum terselesaikan secara transparan.
Untuk informasi terkini seputar isu pemerintahan daerah dan pergerakan masyarakat, kunjungi www.gelanggangnews.com.
