Bandung – Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat terkait pembahasan APBD Perubahan Jabar Tahun Anggaran 2025 berlangsung tanpa kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketidakhadiran ini menimbulkan tanda tanya, terutama karena momen tersebut krusial dalam proses penyesuaian anggaran daerah. Belakangan, terungkap bahwa alasan PDIP tak hadir rapat paripurna APBD Perubahan Jabar berkaitan dengan protes internal terhadap dinamika politik di tubuh legislatif, dan turut menyebut nama politisi senior Dedi Mulyadi.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar, Waras Wasisto, menyatakan bahwa ketidakhadiran partainya merupakan bentuk sikap politik. Ia menilai proses pembahasan APBD Perubahan Jabar tidak mencerminkan semangat transparansi dan keadilan politik, terutama dalam hal distribusi program dan usulan fraksi. “Kami merasa banyak usulan dari fraksi kami yang tidak diakomodasi. Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi juga soal penghormatan terhadap proses demokrasi,” tegas Waras dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8).
Salah satu yang menjadi sorotan dalam alasan PDIP tak hadir rapat paripurna APBD Perubahan Jabar adalah peran Dedi Mulyadi, anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra yang disebut memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan anggaran. “Ada kesan kuat dominasi satu figur dalam dinamika pembahasan. Ini tidak sehat bagi demokrasi di parlemen,” tambah Waras, meskipun tidak menyebut nama secara langsung, namun berbagai sumber mengaitkan pernyataannya dengan Dedi Mulyadi.
Pernyataan ini menimbulkan reaksi dari sejumlah anggota dewan. Dedi Mulyadi sendiri merespons dengan santai dan mengaku siap berdiskusi terbuka. “Kalau ada yang merasa tidak adil, mari kita duduk bersama. Jangan justru tidak hadir saat forum resmi seperti rapat paripurna,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Jabar.
Fraksi-fraksi lain menyayangkan absennya PDIP dalam rapat penting tersebut. Ketua DPRD Jabar, Brigadir Slamet, mengingatkan bahwa APBD Perubahan adalah instrumen vital untuk menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi aktual. “Kami tetap membuka ruang dialog. Tapi tanggung jawab konstitusional seharusnya tetap diutamakan,” katanya.
Alasan PDIP tak hadir rapat paripurna APBD Perubahan Jabar menjadi sorotan publik karena bisa berdampak pada proses pengesahan anggaran dan pelaksanaan program daerah. Beberapa pengamat menilai ini mencerminkan ketegangan politik menjelang pemilu daerah, di mana posisi tawar antarpartai mulai menguat.
Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Nia Fadilah, menilai bahwa dinamika ini harus disikapi dengan kepala dingin. “Ketidakhadiran PDIP adalah sinyal politik. Tapi penting juga bagi semua pihak untuk menjaga kerja-kerja kelembagaan tetap berjalan demi kepentingan publik,” ujarnya kepada GELANGGANG NEWS.
Dengan mencuatnya alasan PDIP tak hadir rapat paripurna APBD Perubahan Jabar, publik kini menantikan apakah akan ada langkah mediasi politik, atau justru ketegangan ini akan berlanjut di tahap-tahap pembahasan berikutnya.
Untuk liputan lengkap seputar dinamika DPRD Jabar dan perkembangan politik daerah lainnya, kunjungi www.gelanggangnews.com.
