Kabupaten Bandung – Pemerintah Kabupaten Bandung mengumumkan program perbaikan infrastruktur jalan secara besar-besaran, dengan alokasi anggaran hingga Rp 1 triliun. Targetnya, seluruh jalan rusak di Kabupaten Bandung bakal mulus total dalam 3 tahun ke depan, tepatnya hingga akhir 2028.
Pengalokasian dana tersebut merupakan bagian dari program strategis daerah untuk mempercepat konektivitas antarwilayah, menekan biaya logistik, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik. Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyatakan bahwa perbaikan jalan akan dimulai pada triwulan akhir 2025 dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
“Dengan anggaran sebesar ini, kami optimistis bahwa jalan rusak Kabupaten Bandung bakal mulus total dalam 3 tahun. Ini komitmen kami untuk menjawab keluhan masyarakat yang sudah lama merasakan dampaknya,” ujar Dadang dalam konferensi pers di Soreang, Kamis (14/8).
Menurut data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung, hingga pertengahan 2025 masih terdapat sekitar 37 persen ruas jalan kabupaten yang berada dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Pemerintah menargetkan perbaikan total terhadap lebih dari 700 kilometer jalan yang tersebar di 31 kecamatan.
“Perbaikan tidak hanya tambal sulam, tetapi rekonstruksi menyeluruh di titik-titik kritis. Pekerjaan akan menggunakan material berkualitas tinggi untuk ketahanan jangka panjang,” jelas Kepala Dinas PUTR, Hery Supriatna.
Langkah ini disambut positif oleh masyarakat. Di beberapa wilayah seperti Rancaekek, Ciparay, dan Baleendah, warga sudah lama mengeluhkan kondisi jalan yang memperlambat aktivitas ekonomi dan memperburuk keselamatan pengendara.
“Saya sangat berharap program ini benar-benar terealisasi. Kalau benar jalan rusak Kabupaten Bandung bakal mulus total dalam 3 tahun, tentu sangat berdampak besar bagi usaha kecil seperti kami,” ujar Yayan, pedagang sayur di Pasar Banjaran.
Tak hanya itu, proyek ini juga akan melibatkan tenaga kerja lokal untuk membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi. Pemerintah memastikan transparansi anggaran melalui pengawasan ketat dan pelaporan berkala.
Pengamat tata kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Arif Dwi Nugroho, menyebut langkah ini sebagai langkah progresif yang harus dijaga konsistensinya. “Yang terpenting adalah pengawasan dan partisipasi publik dalam prosesnya. Jika dilakukan dengan baik, maka benar bahwa jalan rusak Kabupaten Bandung bakal mulus total dalam 3 tahun.”
Program ini juga dirancang agar sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan emisi karbon dari kemacetan akibat kondisi jalan buruk.
Untuk perkembangan terkini proyek infrastruktur dan kebijakan daerah lainnya, ikuti terus informasi resmi di www.gelanggangnews.com.