GELANGGANG NEWS – Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengkritik keras gaya kepemimpinan Bupati Pati, Sudewo, yang dinilai menunjukkan ketidakpekaan terhadap aspirasi masyarakat serta kecenderungan bersikap arogan dalam mengambil kebijakan publik.
Melalui laporan terbarunya, KPPOD menyoroti sejumlah keputusan Bupati Pati yang dianggap mengabaikan prinsip partisipasi dan transparansi. Salah satu poin utama dalam laporan tersebut menggarisbawahi bahwa “KPPOD: Bupati Pati Sudewo Tunjukkan Ketidakpekaan dan Arogansi” dalam menyikapi masukan dari masyarakat dan kelompok sipil.
Kritik ini mengemuka setelah beberapa kebijakan strategis, seperti alokasi anggaran pembangunan desa dan proyek infrastruktur, diputuskan tanpa konsultasi terbuka. KPPOD menyebut langkah itu sebagai bentuk pengabaian terhadap mekanisme demokratis yang seharusnya dijalankan pemerintah daerah. “KPPOD: Bupati Pati Sudewo Tunjukkan Ketidakpekaan dan Arogansi dalam menanggapi tuntutan warga,” tulis lembaga tersebut dalam siaran pers yang diterima redaksi.
KPPOD juga menilai pendekatan komunikasi pemerintahan Bupati Sudewo tidak terbuka terhadap kritik. Dalam beberapa kesempatan, permintaan audiensi dari organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat tidak mendapat respons. “Ketika KPPOD: Bupati Pati Sudewo Tunjukkan Ketidakpekaan dan Arogansi, yang muncul adalah krisis kepercayaan antara rakyat dan pemimpin daerah,” kata Koordinator Riset dan Kebijakan KPPOD, Riko Setiawan.
Selain itu, KPPOD mencatat adanya pengabaian terhadap standar tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Lembaga ini menyebut Sudewo jarang menyampaikan laporan kinerja secara terbuka, dan minimnya keterlibatan publik memperkuat kesan sentralistik. “KPPOD: Bupati Pati Sudewo Tunjukkan Ketidakpekaan dan Arogansi bukan sekadar opini, tapi bersandar pada data dan temuan lapangan,” ujar Riko dalam konferensi pers.
Tokoh masyarakat Pati, Sutrisno, menyatakan bahwa warga merasakan adanya jarak dengan pemerintah daerah. Ia menyebut banyak kebijakan yang berjalan tanpa sosialisasi yang memadai. “Kami sebagai warga hanya bisa menyaksikan. Ketika KPPOD: Bupati Pati Sudewo Tunjukkan Ketidakpekaan dan Arogansi, kami tidak kaget, karena kami merasakannya langsung,” ujarnya.
KPPOD mendesak agar Bupati Sudewo membuka ruang dialog publik dan mengevaluasi ulang cara pemerintahannya dalam menyusun kebijakan. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pati dan Ombudsman Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
Informasi lengkap mengenai kritik KPPOD terhadap Bupati Pati Sudewo, termasuk tudingan ketidakpekaan dan arogansi dalam pengambilan kebijakan publik, dapat dibaca di portal resmi kami: www.gelanggangnews.com.