PATI – Kebijakan Bupati Pati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% menuai gelombang protes dari warga. Kenaikan signifikan ini dianggap memberatkan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum pulih sepenuhnya pasca pandemi.
Sejumlah warga mengaku terkejut saat menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang menunjukkan lonjakan nilai pajak berkali lipat dari tahun sebelumnya. “Tahun lalu saya hanya bayar sekitar Rp200 ribu, sekarang melonjak jadi Rp700 ribu. Ini jelas memberatkan,” ujar Suyatno, salah satu warga Kecamatan Pati, Jumat (8/8).
Kebijakan Bupati Pati dikecam warga usai naikkan PBB hingga 250% ini memicu aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah daerah. Massa yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu membawa spanduk dan poster bernada penolakan. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut dan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Menurut perwakilan massa aksi, kenaikan PBB hingga 250% dinilai tidak realistis. Mereka menilai pemerintah daerah seharusnya mencari solusi alternatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa membebani rakyat secara berlebihan. “Kami bukan menolak membayar pajak, tapi kenaikannya harus masuk akal. Jangan sampai rakyat jadi korban kebijakan yang tidak berpihak,” tegas Andi, salah satu koordinator aksi.
Di sisi lain, pihak Pemerintah Kabupaten Pati menjelaskan bahwa kenaikan PBB ini dilakukan untuk menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan harga pasar saat ini. Menurut mereka, penyesuaian tersebut penting untuk meningkatkan pendapatan daerah yang akan digunakan membiayai berbagai program pembangunan.
Namun, penjelasan tersebut belum mampu meredam kemarahan warga. Kritik terus mengalir, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Tagar terkait kebijakan Bupati Pati dikecam warga usai naikkan PBB hingga 250% bahkan sempat menjadi trending di beberapa platform media sosial lokal.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai, langkah Pemkab Pati terkesan terburu-buru. Mereka menyarankan agar pemerintah melakukan dialog terbuka dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan strategis. Dengan demikian, kebijakan yang diambil bisa lebih diterima dan tidak menimbulkan kegaduhan publik.
Selain itu, pengamat juga menekankan perlunya kajian mendalam terkait kemampuan bayar masyarakat. Kenaikan pajak yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat bisa memicu potensi tunggakan, bahkan penolakan membayar pajak secara massal.
Situasi ini masih terus berkembang, dan hingga kini belum ada tanda-tanda pemerintah akan mencabut kebijakan tersebut. Warga berencana melanjutkan aksi protes jika tidak ada tanggapan positif dari Bupati Pati. Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi demi keadilan seluruh masyarakat Pati.
Untuk perkembangan terkini terkait Bupati Pati dikecam warga usai naikkan PBB hingga 250%, serta analisis kebijakan dan respons pemerintah, pembaca dapat mengikuti update terbaru di www.gelanggangnews.com.