Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Pahala Mansury, membantah kabar bahwa keputusan Amerika Serikat mengenakan tarif impor hingga 32% terhadap produk asal Indonesia berkaitan dengan keanggotaan RI di BRICS. Ia menegaskan, Indonesia masih memiliki ruang dan waktu untuk melakukan negosiasi dengan pihak AS.
“Tidak ada hubungan langsung antara BRICS dan kebijakan tarif ini. Kami terus berkomunikasi dengan otoritas perdagangan AS untuk mencari solusi terbaik,” ujar Pahala dalam keterangan resminya, Selasa (8/7).
Kebijakan tarif tersebut berasal dari peninjauan ulang sistem Generalized System of Preferences (GSP) yang selama ini memberikan keringanan bea masuk bagi sejumlah produk dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun sejak dihapusnya fasilitas GSP, beberapa produk asal Indonesia dikenai tarif tinggi, terutama produk karet, alas kaki, dan tekstil.
Pahala menjelaskan bahwa Indonesia masih punya peluang untuk menegosiasikan ulang tarif tersebut lewat forum perdagangan bilateral dan multilateral.
“Amerika Serikat tetap menjadi mitra strategis. Kami tidak akan tinggal diam melihat potensi kerugian bagi pelaku usaha nasional,” tambahnya.
Pemerintah juga disebut tengah merancang strategi bersama pelaku industri untuk merespons kenaikan tarif ini, termasuk memperkuat pasar ekspor alternatif dan mendorong efisiensi produksi.
Sebelumnya, sejumlah pengamat menilai bahwa langkah AS menaikkan tarif impor bisa saja dipicu oleh kekhawatiran atas manuver geopolitik Indonesia, termasuk langkah menuju keanggotaan penuh BRICS. Namun, pemerintah menepis spekulasi tersebut dan memastikan pendekatan yang diambil tetap fokus pada kerja sama ekonomi dan nonkonfrontatif.
Ikuti terus perkembangan isu perdagangan internasional hanya di Gelanggang News.