Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Bersama Komisi V DPR RI di Istana Merdeka
Pada Kamis, 17 April 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pimpinan Komisi V DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas secara mendalam, mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, hingga perumahan rakyat.
Preservasi Jalan Nasional dan Percepatan Perbaikan Jalan Daerah
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian pada pemeliharaan jalan nasional. Ia menginstruksikan agar tingkat kemantapan jalan nasional terus dijaga. Selain itu, kondisi jalan daerah yang dinilai masih kurang layak juga menjadi perhatian serius. Saat ini, kemantapan jalan kabupaten baru mencapai sekitar 40 persen, sedangkan jalan provinsi sekitar 60 persen. Untuk itu, Presiden meminta agar diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) khusus guna mempercepat perbaikan jalan-jalan daerah.
Ketahanan Pangan dan Percepatan Sistem Irigasi
Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, Presiden juga memerintahkan agar pembangunan sistem irigasi, termasuk irigasi sederhana yang dapat dilaksanakan langsung oleh masyarakat, segera dipercepat. Hal ini dianggap penting untuk mendukung produktivitas sektor pertanian.
Penanganan Kendaraan ODOL
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penanganan terhadap truk Over Dimension dan Over Loading (ODOL) yang kerap merusak infrastruktur jalan. Ia menilai, muatan berlebih pada kendaraan menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan, dan karenanya perlu ditindak secara tegas.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dalam pembahasan mengenai perumahan, Presiden menyoroti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu fokusnya adalah penerapan program hunian berimbang. Ketua Komisi V menekankan bahwa para pengembang harus memenuhi kewajiban untuk membangun rumah sederhana sebagai bagian dari pengembangan kawasan yang juga mencakup rumah menengah dan mewah.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Walaupun sejumlah isu strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak menjadi agenda diskusi. Hal ini dikarenakan pengelolaan IKN saat ini berada di bawah tanggung jawab Komisi II DPR RI, bukan Komisi V.
https://gelanggangnews.com/