London, Inggris – Pemerintah Inggris kembali menyuarakan sikap diplomatiknya terkait konflik Israel-Palestina dengan menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara. Dalam pernyataan terbaru, Inggris menekankan bahwa mereka tegaskan dukungan untuk negara Palestina sesuai perbatasan 1967, sebagai kerangka kerja menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, dalam pidatonya di parlemen pada Selasa (5/8/2025). Ia menyatakan bahwa Inggris konsisten mendukung hak rakyat Palestina untuk memiliki negara merdeka yang berdampingan secara damai dengan Israel. “Kami meyakini bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi adalah melalui pembentukan negara Palestina yang sah dan berdaulat, dengan perbatasan tahun 1967 sebagai dasar kesepakatan,” ujar Lammy.
Inggris tegaskan dukungan untuk negara Palestina sesuai perbatasan 1967 juga menjadi respon atas meningkatnya kekerasan di wilayah Gaza dan Tepi Barat dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah Inggris menilai bahwa penambahan permukiman ilegal oleh Israel dan kekerasan terhadap warga sipil Palestina hanya memperkeruh prospek perdamaian di kawasan.
Komitmen Inggris ini mendapat sambutan positif dari sejumlah negara anggota Liga Arab dan organisasi internasional. Mereka menyatakan harapan bahwa dukungan dari negara-negara besar seperti Inggris dapat menekan Israel untuk kembali ke meja perundingan. Dukungan untuk negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967 dianggap sebagai langkah penting untuk mengakhiri pendudukan yang telah berlangsung lebih dari lima dekade.
Sikap ini sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 dan 338, yang mendorong penyelesaian konflik berdasarkan prinsip pengembalian wilayah yang diduduki dan pengakuan atas kedaulatan masing-masing pihak. Dengan Inggris tegaskan dukungan untuk negara Palestina sesuai perbatasan 1967, London kembali memperkuat posisi diplomatiknya di forum internasional sebagai negara yang berpihak pada hukum dan keadilan.
Namun demikian, beberapa kalangan menilai bahwa sikap politik belum cukup jika tidak disertai langkah konkret. Lembaga HAM internasional mendesak agar Inggris memperkuat tekanan terhadap Israel melalui sanksi atau embargo ekonomi jika pelanggaran terhadap hak asasi manusia terus berlangsung.
Pemerintah Inggris juga menyatakan bahwa mereka siap memberikan bantuan teknis dan kemanusiaan kepada wilayah-wilayah Palestina, serta mendukung inisiatif internasional untuk pembangunan dan rekonsiliasi antar faksi di Palestina. Dukungan ini diharapkan mendorong kestabilan di kawasan dan memperkuat struktur negara Palestina yang demokratis dan inklusif.
Dalam situasi geopolitik yang terus berubah, sikap Inggris menegaskan posisi penting Eropa dalam upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Dengan Inggris tegaskan dukungan untuk negara Palestina sesuai perbatasan 1967, harapan baru bagi rakyat Palestina kembali mencuat, meski tantangan di lapangan masih sangat besar.
Untuk berita terkini lainnya seputar geopolitik global dan perkembangan Timur Tengah, kunjungi www.gelanggangnews.com.