Pati, GELANGGANG NEWS — Aksi unjuk rasa yang digelar puluhan warga di depan Kantor guernur pati
, Sabtu (16/8), berakhir ricuh. Demo di Kantor Bupati terkait kenaikan PBB tersebut awalnya berlangsung damai, namun memanas setelah massa mencoba memaksa masuk ke area gedung pemerintahan.
Warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli keadilan pajak menyuarakan penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai mendadak dan memberatkan. Mereka menyebut bahwa kebijakan baru tersebut tidak dikomunikasikan secara transparan dan telah menimbulkan keresahan, terutama bagi pemilik rumah dan lahan kecil.
“Kami bukan menolak pajak, tapi tolong jangan dinaikkan seenaknya. Banyak warga kecil yang sekarang kesulitan bayar,” ujar seorang demonstran dari atas mobil komando.
Kata kunci “demo di Kantor Bupati terkait kenaikan PBB ricuh” menjadi topik yang ramai diperbincangkan, terutama karena insiden dorong-dorongan antara warga dan petugas keamanan yang menjaga lokasi. Beberapa orang bahkan sempat diamankan aparat karena dianggap memprovokasi kericuhan.
Menurut pantauan di lapangan, demo di Kantor Bupati terkait kenaikan PBB ricuh setelah massa merasa tidak mendapat tanggapan dari pejabat yang mereka harapkan hadir untuk berdialog. Spanduk-spanduk bertuliskan “PBB Mencekik Rakyat” dan “Cabut Kenaikan Pajak Sekarang!” terlihat dibentangkan di sepanjang pagar kantor bupati.
Pihak pemerintah daerah menjelaskan bahwa kenaikan PBB merupakan bagian dari penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) yang sudah lama tidak diperbarui. Dalam keterangannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukaslamet mengatakan bahwa kebijakan ini diambil berdasarkan kebutuhan anggaran pembangunan dan telah melalui proses kajian.
“Kami memahami keresahan warga. Namun ini adalah penyesuaian yang dilakukan dengan pertimbangan fiskal daerah. Meski begitu, aspirasi warga tetap kami tampung dan akan dikaji ulang jika diperlukan,” ujarnya dalam konferensi pers setelah kejadian.
Meski demo di Kantor Bupati terkait kenaikan PBB ricuh, tidak ada laporan korban jiwa maupun kerusakan berat. Namun, aparat memperketat pengamanan di sekitar area pemerintahan untuk mencegah potensi aksi lanjutan dalam waktu dekat.
Pengamat kebijakan publik menilai insiden ini sebagai peringatan penting bagi pemerintah daerah agar lebih transparan dan komunikatif dalam menetapkan kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Sosialisasi yang lemah dan minimnya ruang dialog bisa memicu ledakan emosi publik, seperti yang kita lihat hari ini,” kata Dimas Arsyad, analis dari Pusat Kajian Pemerintahan Daerah.
Demo di Kantor Bupati terkait kenaikan PBB ricuh ini diprediksi akan berlanjut dalam bentuk aksi lanjutan jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi. Warga juga berencana mengajukan gugatan class action jika tidak ada solusi yang dianggap adil.
Untuk perkembangan terbaru dan liputan langsung lainnya, kunjungi www.gelanggangnews.com.