Gelanggangnews – Jakarta – Bareskrim Polri menggelar perkara dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 19 November 2026, yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi lainnya.
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara secara internal dengan melibatkan penyidik Tipidum, Biro Wasidik, Divisi Propam, Itwasum, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan sejumlah saksi ahli. Gelar perkara ini bertujuan untuk menguji fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa gelar perkara dilakukan untuk memastikan penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP yang baru. Proses ini untuk mendalami konstruksi perkara dengan keterangan para ahli, namun belum untuk penetapan tersangka baru.
Kasus dugaan makar berkembang dari perkara penyadapan ilegal yang telah menetapkan empat tersangka perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EHS, dan SU. Bareskrim sebelumnya menggeledah rumah Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga menjadi posko dalam perkara dugaan makar. Status perkara dugaan makar telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra menyatakan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar untuk menghalangi Presiden menjalankan tugasnya. Hasil gelar perkara pada Kamis ini rencananya akan dibawa dalam kegiatan expose perkara bersama Kejaksaan Agung pada Jumat, 20 November 2026.













