Gelanggangnews – Jakarta – Polri resmi memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso akibat kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (17/11/2026).
Keputusan pemecatan tersebut dijatuhkan setelah majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan perbuatan tercela dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang etik digelar di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, berlangsung selama sembilan jam.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membacakan hasil sidang etik yang menyatakan bahwa Eko Hadi melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Eko Hadi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan permufakatan dalam melakukan akses ilegal menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri. Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2026 bersama tiga perwira tinggi lainnya yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Slamet Uliandi.
Usai sidang, Eko Hadi terlihat digiring keluar dari Gedung Propam Polri dengan tangan diborgol oleh sejumlah personel Brimob dan Propam. Meski telah dipecat, Eko Hadi dilaporkan langsung mengajukan banding atas putusan PTDH tersebut. Dia kemudian kembali ditahan ke Mako Brimob Polri.













