GelanggangNews – Indonesia secara resmi menjadi bagian dari Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa Indonesia bersama sejumlah negara di kawasan Timur Tengah menyambut positif undangan dari Trump untuk bergabung dalam forum tersebut.
Dalam pernyataan yang diunggah melalui media sosial X pada Kamis (22/1/2026), Kemenlu menyebut para menteri luar negeri dari Turkiye, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan negara masing-masing untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian atas undangan resmi dari Presiden AS.
Selanjutnya, negara-negara tersebut akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai dengan mekanisme hukum dan prosedur internal yang berlaku di masing-masing negara. Para menteri juga menegaskan kembali dukungan mereka terhadap inisiatif perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump.
Selain itu, mereka menyatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan mandat Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana tercantum dalam Rencana Komprehensif Pengakhiran Konflik Gaza yang turut diperkuat oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.
Resolusi tersebut bertujuan memperkuat gencatan senjata permanen, mendukung proses rekonstruksi Gaza, serta mendorong terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan membentuk negara sesuai ketentuan hukum internasional. Upaya ini diharapkan dapat membuka jalan bagi stabilitas dan keamanan di kawasan.
Diketahui, pemerintahan Presiden Trump telah resmi membentuk Dewan Perdamaian sebagai organisasi internasional yang difokuskan pada penyelesaian konflik global. Walaupun awalnya diarahkan untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza, piagam organisasi menunjukkan mandatnya tidak terbatas pada Palestina saja, melainkan juga mencakup wilayah konflik lainnya.
Struktur dewan eksekutif lembaga ini akan diketuai langsung oleh Presiden Trump dan diisi tujuh tokoh penting, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.