GELANGGANG NEWS — Seorang anggota DPRD Gorontalo Utara akhirnya angkat bicara setelah video dirinya yang diduga mengejek para demonstran viral di media sosial. Dalam video berdurasi sekitar 30 detik yang tersebar luas di platform X dan TikTok itu, terlihat seorang anggota dewan melontarkan kata-kata yang dianggap merendahkan aksi massa mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD.
Insiden tersebut terjadi pada awal pekan lalu ketika sekelompok mahasiswa dari berbagai kampus di Gorontalo melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan biaya pendidikan dan menuntut transparansi penggunaan dana publik. Namun, momen itu berubah panas setelah terdengar suara anggota dewan yang seolah menyepelekan peserta aksi dengan kalimat bernada ejekan.
Menanggapi viralnya video itu, anggota DPRD yang bersangkutan, berinisial RH, akhirnya memberikan klarifikasi kepada publik melalui konferensi pers di kantor dewan, Selasa (15/10/2025). RH menyatakan bahwa ucapan yang beredar telah dipotong dan tidak mencerminkan konteks sebenarnya dari pembicaraan yang terjadi saat itu.
“Saya tidak bermaksud menghina atau mengejek adik-adik mahasiswa. Saat itu saya hanya menanggapi situasi dengan santai, tapi ternyata ada yang merekam sebagian ucapan saya dan menyebarkannya tanpa konteks. Saya minta maaf jika hal tersebut menyinggung pihak mana pun,” ujar RH.
Meski telah memberikan klarifikasi, sejumlah mahasiswa tetap menuntut agar DPRD Gorontalo Utara memberikan sanksi etik terhadap anggota tersebut. Mereka menilai pernyataan RH mencerminkan arogansi pejabat publik terhadap rakyat yang sedang memperjuangkan aspirasi.
Koordinator lapangan aksi, Arif Rahman, menyampaikan bahwa mahasiswa tidak akan berhenti mengawal kasus ini.
“Kami ingin DPRD memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Jika seorang wakil rakyat bisa berbicara seenaknya kepada rakyat yang menyampaikan aspirasi, maka kepercayaan publik akan hancur,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gorontalo Utara, Herman Diko, menyebut pihaknya akan segera menggelar rapat internal untuk membahas langkah etik yang akan diambil.
“Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Dewan akan meninjau secara objektif agar publik mendapat kejelasan, dan anggota kami juga mendapat kesempatan menjelaskan posisi sebenarnya,” ungkap Herman.
Pengamat politik lokal, Dr. Yusuf Lahay, menilai peristiwa ini mencerminkan rapuhnya komunikasi publik antara pejabat daerah dan masyarakat. Menurutnya, di era digital seperti saat ini, setiap ucapan pejabat publik dapat menjadi sorotan dan viral dalam hitungan menit, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam bersikap dan berbicara di ruang publik.
“Fenomena viral semacam ini sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak, bahwa etika komunikasi politik harus menjadi prioritas. Wakil rakyat seharusnya menjadi teladan dalam menyampaikan pendapat dengan empati dan tanggung jawab,” jelas Yusuf.
Kasus ini kini menjadi pembicaraan hangat di Gorontalo Utara. Banyak masyarakat berharap agar kejadian tersebut tidak hanya berhenti pada permintaan maaf, tetapi juga menjadi momentum bagi para pejabat publik untuk memperbaiki cara mereka berinteraksi dengan masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintah daerah.
Peristiwa ini menjadi cerminan penting bagi dinamika hubungan antara rakyat dan wakilnya di tingkat daerah — bahwa kritik dan aspirasi bukanlah bentuk perlawanan, melainkan bagian dari demokrasi yang harus dihormati.
Info berita terkini lainnya hanya di www.gelanggangnews.com
