Jakarta — Pemerintah melalui Istana Negara tengah menelaah berbagai skema pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan pondok pesantren (ponpes) di Indonesia, termasuk opsi untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap tragedi robohnya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo yang memicu keprihatinan di berbagai pihak.
Pemicu Kajian dan Respons Pemerintah
Peristiwa runtuhnya Ponpes Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, pada akhir September 2025 telah menewaskan banyak santri dan menyisakan dampak besar secara sosial dan regulasi. Insiden ini memunculkan wacana agar negara ikut bertanggung jawab terhadap keamanan infrastruktur pendidikan keagamaan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pihak Istana sekarang berada dalam fase studi dan pemetaan. “Setelah kejadian tersebut, muncul usulan agar pembangunan ponpes dapat dibantu melalui APBN,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak serta-merta langsung menggunakan dana negara tanpa kajian matang.
Skema yang Dikaji dan Aspek yang Menjadi Sorotan
Dalam telaah kebijakan ini, pemerintah mempertimbangkan berbagai skema dan aspek penting:
Data dan Inventarisasi: mendata semua pondok pesantren di tingkat nasional, mengidentifikasi kondisi bangunan (aman, rusak, butuh pembaruan).
Prioritas Anggaran: menentukan ponpes yang paling mendesak sehingga alokasi dana tidak merata tapi tepat sasaran.
Standar Konstruksi: memastikan bangunan ponpes memenuhi standar keamanan struktural, khususnya di zona rawan bencana.
Peran Pemerintah Daerah & Mitra: kolaborasi antara pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga lain agar pembiayaan tidak hanya bergantung pada pusat.
Pemeliharaan & Keberlanjutan: memperhitungkan biaya jangka panjang agar fasilitas tetap layak dan aman secara terus-menerus.
Dari skema itu, muncul beberapa alternatif: pembiayaan penuh dari APBN, pembiayaan campuran (APBN + dana daerah), hibah/swasta, atau pinjaman bersubsidi.
Instruksi Presiden ke Kementerian Terkait
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta instansi terkait untuk segera turun ke lapangan. Tujuannya: memverifikasi kondisi bangunan pondok pesantren di berbagai daerah agar keputusan pendanaan dapat dibuat berdasarkan data konkret.
Mensesneg menyatakan:
“Kementerian PU akan melakukan pengecekan lapangan ke setiap ponpes supaya pembangunan dan perbaikan nanti benar-benar aman dan layak.”
Pengecekan ini meliputi aspek pondasi, struktur atap, dinding, penyaluran air, hingga kebersihan lingkungan pesantren.
Tantangan dan Paparan Risiko
Walaupun opsi menggunakan APBN memiliki potensi besar, sejumlah tantangan besar harus dihadapi, di antaranya:
Keterbatasan Anggaran Negara
Anggaran negara sudah terbagi di banyak sektor: kesehatan, infrastruktur umum, pendidikan formal, dan lain-lain. Penambahan alokasi untuk ponpes harus mempertimbangkan kesinambungan fiskal.Beban Pemeliharaan
Jika banyak ponpes dibangun atau direhabilitasi, maka beban perawatan jangka panjang menjadi tanggung jawab, tidak hanya pembangunannya.Pemerataan Wilayah
Tantangan agar alokasi tidak terfokus di daerah tertentu semata, melainkan menjangkau pesantren di daerah terpencil dan perbatasan.Akuntabilitas & Transparansi
Penggunaan uang negara harus diaudit secara ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau korupsi.Koordinasi Multi Level
Sinkronisasi antara pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pihak swasta menjadi krusial agar pembiayaan dan pelaksanaan berjalan lancar.
Implikasi Kebijakan jika Direalisasikan
Apabila opsi APBN untuk pembangunan pondok pesantren terlaksana, beberapa dampak positif yang diharapkan antara lain:
Memperkuat akses pendidikan agama di daerah tertinggal.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perhatian negara terhadap pesantren.
Mencegah insiden serupa di masa depan melalui bangunan yang aman dan layak.
Menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan keagamaan.
Namun, realisasi kebijakan ini bergantung pada keputusan akhir pemerintah setelah kajian menyeluruh selesai. Istana menyatakan bahwa keputusan akan diambil secara hati-hati agar tidak berdampak buruk di kemudian hari.
Informasi lebih lanjut dan update terkini, kunjungi www.gelanggangnews.com
